Nidya Listiyono Apresiasi Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kaltim
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mengapresiasi program vaksinasi covid-19 di provinsi ini yang mencatatkan cakupan tinggi.
Samarinda, intuisi.co – Program vaksinasi covid-19 di Kaltim terus bergulir. Yang sampai saat ini, sudah mencapai 91,14 persen untuk cakupan dosis kedua dengan sasaran vaksinasi sebesar 28.218 orang. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mengapresiasi torehan tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi vaksinasi yang terus bergulir. Kami juga sudah mendapatkan dosis pertama,” sebut Nidya Listiyono di Kantor DPRD Kaltim, baru-baru ini.
Per Jumat, 2 April 2021, Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim mengungkapkan cakupan dosis 1 vaksinasi covid-19 di provinsi ini telah mencapai 101,97 persen atau 28.772 orang. Sedangkan dosis kedua telah 91,14 persen atau 25.718 orang.
Adapun cakupan terbesar menurut kabupaten/kota untuk dosis pertama, dicatatkan oleh Kutai Kartanegara dengan 108,77 persen. Diikuti Bontang, 107,02 persen; Balikpapan 106,37 persen; Paser 104,87 persen; dan Berau 102,99 persen. Selebihnya masih di bawah 100 persen dengan capaian terendah adalah Penajam Paser Utara dengan 93,78 persen.
Sedangkan cakupan dosis kedua tertinggi menurut kabupaten/kota dicatatkan oleh Kukar dengan 98,09 persen. Diikuti Paser 97,36 persen; Berau 95,63 persen; Balikpapan 93,49 persen; dan Kutai Barat 91,13 persen. Selebihnya masih di bawah 90 persen dengan cakupan terendah adalah Penajam Paser Utara dengan 80,83 persen.
Nidya Listiyono Dorong Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan
Terlepas cakupan vaksinasi covid-19 yang cukup tinggi di Kaltim, Nidya Listiyono berharap penggunaan serta penerapan dana penanganan wabah virus corona bisa diungkapkan oleh pemerintah. Termasuk persentase serapan hingga saat ini. “Begitu juga dengan catatan agar tenaga kesehatan kita yang berjuang menangani pasien covid-19, agar gaji serta insentifnya tak tertunda,” tegas politikus Partai Golongan Karya atau Golkar tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, memastikan persoalan insentif tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim, telah tersalurkan. Persoalan saat ini adalah penyaluran dari pemerintah pusat yang tertahan.
“Kami sudah sampaikan kepada kementerian, serta DPR. Dan memang tersendat dari Agustus sampai sekarang. Yang berarti sudah tujuh bulan tak terbayarkan,” singkat Hadi Mulyadi. (*)
View this post on Instagram
