Optimalisasi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kaltim: Fokus pada Keterbukaan dan Dukungan Komprehensif
Samarinda, Intuisi.co – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merangkul perubahan positif dengan melakukan rapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, membahas dengan seksama insentif dan kompensasi bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanujoso Djatiwibowo dan RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, memberikan apresiasi atas upaya transparansi yang diusung oleh kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, dalam menjelaskan mekanisme pembagian kompensasi.
Rapat ini tidak hanya sekadar tanggapan terhadap aduan pihak-pihak yang merasa kurang mendapatkan jasa sesuai aturan, tetapi juga merupakan langkah untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal di kedua RSUD tersebut. Transparansi sebagai Landasan Utama Jaya Mualimin menyoroti pentingnya transparansi dalam pembagian kompensasi, menjelaskan bahwa aturan yang berlaku menjadi dasar utama, dan nilai kompensasi bersifat dinamis, tergantung pada penerimaan rumah sakit setiap bulan.
“Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam pembagian kompensasi jasa pelayanan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai di rumah sakit,”
Dalam konteks ini, Komisi IV DPRD Kaltim mengapresiasi langkah-langkah konkret yang diambil oleh Dinkes Kaltim untuk menjaga integritas dan transparansi dalam sistem kompensasi RSUD. Menanggapi Kekurangan Dokter dengan Langkah Strategis Selain membahas kompensasi, Ananda Emira Moeis menyoroti kebutuhan mendesak akan dokter, terutama di bidang bedah jantung, kedokteran nuklir, dan spesialis lainnya di RSUD Kanujoso dan RSUD AWS. “Kaltim masih membutuhkan dokter-dokter berkompeten, dan kami mendukung penuh langkah-langkah pemerintah provinsi untuk mengatasi kekurangan ini melalui berbagai bentuk kerjasama,” kata Ananda.
Dalam konteks ini, rapat ini juga menekankan pentingnya membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat, dan sektor swasta untuk mendukung pendidikan dan pelatihan dokter, memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam pelayanan kesehatan.
Peningkatan Kualitas Pelayanan di RSUD AWS Rapat tidak hanya mencermati kompensasi dan kebutuhan dokter, tetapi juga mengapresiasi RSUD AWS atas pencapaian positif terkait insentif pelayanan kesehatan.
Ananda menyatakan kepuasannya melihat penerapan insentif pelayanan kesehatan yang berjalan efektif di RSUD AWS. “Maka dari itu, kami berharap pemerintah provinsi segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi kekurangan dokter, dengan mendorong kerjasama yang lebih erat dengan perguruan tinggi dan sektor swasta,” sambungnya.
Pembangunan Rumah Sakit Baru: Langkah Mendukung Akses Pelayanan Kesehatan Pemberian dukungan penuh dari Komisi IV DPRD Kaltim terhadap rencana pembangunan rumah sakit baru di Samarinda Utara menjadi poin penting dalam rapat ini. Mereka percaya bahwa pembangunan ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Kaltim. “Dengan adanya rumah sakit baru, diharapkan beban RSUD yang sudah ada dapat berkurang, dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat,” ujar Ananda.
Kolaborasi Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Swasta untuk Keberlanjutan Selain membahas kebutuhan spesifik RSUD, rapat ini mendorong intensifikasi kolaborasi antara pemerintah provinsi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengatasi tantangan kesehatan. Dalam pandangan Komisi IV DPRD Kaltim, kolaborasi yang erat akan membentuk sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.
“Penting untuk memandang kesehatan sebagai investasi jangka panjang. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menciptakan sistem kesehatan yang tidak hanya unggul saat ini tetapi juga siap menghadapi perubahan di masa depan,”
Dengan demikian, rapat antara Komisi IV DPRD Kaltim dan Dinkes Kaltim tidak hanya mencermati transparansi kompensasi, tetapi juga menyajikan visi holistik tentang peran vital tenaga kesehatan, pembangunan infrastruktur kesehatan, dan kebutuhan akan kerjasama lintas sektor dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kalimantan Timur.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
