Penajam, intuisi.co – Di sudut-sudut pesisir Penajam Paser Utara, deru ombak menjadi saksi bisu perjuangan para nelayan kecil. Di sana, usaha pengasinan ikan terus berjalan, meski tangan-tangan pekerjanya nyaris tak pernah mencicipi bantuan pemerintah. Mereka adalah bagian dari masyarakat mandiri yang, meski punya peran penting dalam roda ekonomi lokal, kerap terabaikan dalam mekanisme bantuan resmi.
Anggota DPRD Penajam Paser Utara, Jamaluddin, mengungkapkan tantangan serius dalam pola distribusi bantuan yang selama ini diterapkan pemerintah. “Harus diakui, memang belum tersentuh. Karena itu tadi, kita ini kan serba salah juga,” ujarnya, menyoroti kebijakan yang lebih mengutamakan kelompok formal.
Mekanisme bantuan yang mengharuskan penerima tergabung dalam kelompok terstruktur dengan berbagai syarat administratif menjadi hambatan utama. Para nelayan kecil, pengusaha ikan asin, hingga petani mandiri—mereka yang bekerja dalam senyap tanpa kelompok resmi—tak jarang merasa terpinggirkan. “Pemerintah ini ketika dihadapkan pada masyarakat yang mandiri, itu kan tidak bisa kita bantu secara langsung,” lanjut Jamaluddin.
Kenyataan ini, menurutnya, berujung pada ketimpangan. Banyak pelaku usaha mandiri di sektor informal terlewatkan, padahal mereka berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman. “Sementara, masyarakat yang mandiri ini lebih kepada usaha pribadi, tidak tergabung dalam kelompok yang terstruktur,” tambahnya.
Jamaluddin menyerukan evaluasi mendalam terhadap skema bantuan pemerintah. Ia menekankan pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan, agar tak ada pihak yang merasa diabaikan. “Masyarakat mandiri ini butuh dukungan juga, tapi harus ada pendekatan yang berbeda. Jangan disamakan dengan kelompok formal.”
Usulan untuk menciptakan mekanisme yang lebih inklusif pun mencuat. Sebuah skema yang dapat menjembatani kesenjangan ini, menurut Jamaluddin, akan menjadi kunci untuk memberdayakan mereka yang selama ini bekerja keras di balik layar, menopang ekonomi lokal dengan segala keterbatasan.
Di balik jerih payah masyarakat mandiri terdapat harapan yang belum sepenuhnya terjawab. Evaluasi terhadap mekanisme bantuan bukan sekadar soal administrasi, tetapi soal keadilan. Ketika pemerintah mulai menyadari pentingnya inklusivitas, maka roda ekonomi daerah akan semakin kuat, dengan setiap pihak—termasuk mereka yang mandiri—berjalan bersama menuju kesejahteraan. (adv)
