Samarinda, intuisi.co – Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim bisa menjadi sukacita sekaligus derita. Bagi penduduk lokal, kesempatan besar mendapat pekerjaan baru terbuka. Tapi kemungkinan tersisih pekerja dari provinsi lain, juga tak kalah besar.
Memindahkan IKN ke Kaltim, setidaknya dibutuhkan 300 ribu pekerja konstruksi. Angka ini didapat dari perkiraan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Ratusan ribu tenaga itulah yang bakal mengeksekusi pengembangan infrastruktur di lokasi IKN yang baru. Yakni sebagian Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kutai Kartanegara (Kukar). Mulai infrastruktur jalan hingga gedung perkantoran.
Realitanya, saat ini di Kaltim hanya tercatat 101.671 pekerja konstruksi. Masih kekurangan sekitar 200 ribu tenaga untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal tahapan pemindahan IKN sudah dimulai. Dengan kondisi ini, perusahaan bisa leluasa mengambil kebutuhan pekerja dari provinsi lain.
“Kami akan memprioritaskan penduduk lokal untuk pekerjaan konstruksi,” sebut Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi, dalam sebuah dialog di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, belum lama ini, dilansir dari The Jakarta Post.
Berkaca kecenderungan di provinsi ini, kebutuhan tenaga konstruksi tersebut memang cukup sulit jika hanya bergantung tenaga lokal. Pertumbuhan tenaga kerja sektor konstruksi Kaltim termasuk lambat. Pendataan Bappenas, sejak 2015 hanya 16.099 tenaga kerja konstruksi baru di Bumi Etam.
Celakanya, dari ratusan ribu yang tersedia itu, masih ada kemungkinan tersisih. Ada kekhawatiran perusahaan secara berlebihan mengambil pekerja dari provinsi lain. “Saya tak khawatir dengan kekurangan 200 ribu pekerja konstruksi tersebut. Perusahaan dapat dengan mudah mempekerjakan orang dari pulau lain. Saya lebih khawatir apakah penduduk setempat mendapat kesempatan,” lanjut Pungky.
Pelatihan dan Pendidikan
Menyikapi persoalan tersebut, selain memberlakukan kebijakan afirmatif dengan memprioritaskan penduduk lokal dalam peluang pekerjaan konstruksi, pemerintah juga mendukung dari segi pendidikan. Membuka sekolah kejuruan dan pusat pelatihan di PPU maupun Kukar. Kurikulumnya diseleraskan kriteria yang dibutuhkan industri.
Meski demikian, disadari langkah tersebut bakal sangat menantang. Pasalnya, 45,67 persen dari angka pengangguran terbuka di Kaltim, adalah masyarakat yang hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Sebagai informasi, angka pengangguran terbuka Kaltim mencapai 6,09 persen pada 2019. Jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,28 persen.
Pemindahan IKN ke Kaltim diperkirakan menelan biaya Rp466 triliun. Diprediksi menciptakan 3,5 juta lapangan pekerjaan baru di provinsi tersebut pada 2045. (*)
