Samarinda, intuisi.co–Terminal peti kemas Palaran kini bersalin status. Levelnya naik menjadi obvitnas pada Jumat, 29 September 2023. Nota kesepahaman dengan Polda Kaltim sudah ditandatangani. Dengan demikian pelabuhan tersebut mendapat perlindungan ekstra dari kepolisian.
Direktur Pengamanan Objek Vital Nasional Polda Kaltim, Kombes Pol Sugeng Utomo mejelaskan PSP sejak berdiri sudah berstatus obvitnas. Kendati demikian, dalam prosesnya untuk mendapatkan keputusan dari kementerian harus memenuhi syarat tertentu. Salah satunya dari sisi keamanan, berapa banyak sekurit yang berjaga di lokasi ini. Demikian pula lokasi, rawan konflik atau tidak. Setelah itu mendapat keputusan sebagai obvitnas. Saat itu terjadi, semua stakeholder yang ada harus menjaga kemanan bersama.
“Obvitnas memang wajib dijaga ekstra, sebab tempat ini sumber PAD dan devisa negara,” tegasnya.
Sugeng menambahkan, Samarinda ke depan menjadi penyangga IKN tentu bakal terjadi peningkatan signifikan lalu lintas angkutan barang ke Pelabuhan Peti Kemas Palaran. Sudah tentu aspek pengamanan ini jadi bagian dari pengamanan obvitnas di PSP. Baik itu internal dan eksternal.
“Dari hasil asesmen sementara personel masih 10 orang (polisi), kemungkinan bisa bertambah. Jadi dinamis saja,” tuturnya.
Skema Peti Kemas Palaran Hasil Sinergi
Direktur Utama PSP, Buyung Pramitra menerangkan, Polda Kaltim punya peran penting dalam menjaga objek vital demi stabilitas keamanan Pelabuhan Palaran. Sebab wadah tersebut merupakan sumber pendapatan daerah dan negara. Dengan kata lain, bila terganggu maka rawan berdampak dengan stabilitas ekonomi.
“Ke depan, PSP juga direncanakan menjadi pelabuhan pintar yang ramah lingkungan. Semuanya bakal dikendalikan dengan sistem yang saling terintegrasi. Dimulai pada 2024,” tuturnya.
Sebagai informasi, pembangunan pelabuhan Palaran Samarinda merupakan hasil sinergi tiga pihak, yaitu Pemerintah Kota Samarinda, PT Pelabuhan Indonesia IV, dan PT Samudera Indonesia, Tbk. Sinergi ini hal yang unik dan baru pertama kali terjadi di Indonesia, di mana perusahaan swasta diberikan kesempatan untuk berinvestasi di bidang kepelabuhanan dengan pola kerjasama Public Private Partnership. Pelabuhan ini mulai beroperasi pada 2010 lalu. Dari wadah ini pemkot kebagian 26,5 persen dari total keuntungan Pelabuhan Peti Kemas Palaran.
Sebelumnya, Wali Kota Andi Harun terus membenahi sejumlah sektor. Salah satunya ekonomi yang juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Samarinda. Terutama yang bertalian dengan sektor pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan saat ini yang menjadi incaran adalah pengelolaan Pelabuhan Peti Kemas Palaran.
“Kami minta agar ada tambahan pendapatan bagi Pemkot Samarinda dari hasil pengelolaan itu,” pungkasnya. (*)
