Tenggarong, intuisi.co- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) membawa tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar kini berupaya memastikan kelancaran PSU, terutama dalam menjaga antusiasme pemilih agar tidak menurun.
Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menyoroti bahwa tantangan PSU bukan hanya terkait teknis pelaksanaan, tetapi juga psikologis pemilih.
“Menjadi tantangan besar bagi kita bersama sebenarnya dengan pelaksanaan PSU ini, apakah masyarakat kita masih mau datang ke TPS untuk kembali memilih,” ujar Rinda, Sabtu (8/3/2025).
Pelaksanaan PSU di Kukar menjadi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekhawatiran utama adalah turunnya partisipasi pemilih, sebab masyarakat telah menjalani Pilkada sebelumnya.
Dalam pemilihan sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih mencapai 70,9 persen, mengalami kenaikan dibanding Pilkada sebelumnya yang hanya 57,67 persen. Namun, angka tersebut masih di bawah target nasional sebesar 77 persen.
Rinda menjelaskan bahwa potensi kejenuhan politik dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap alasan PSU bisa memengaruhi keinginan mereka untuk kembali menggunakan hak pilih.
“Kami khawatir masyarakat enggan datang ke TPS lagi, karena merasa sudah mencoblos sebelumnya. Ini yang perlu kita atasi dengan sosialisasi yang lebih masif,” jelasnya.
Upaya sosialisasi menjadi strategi utama untuk mengajak pemilih kembali ke TPS. Sayangnya, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan program ini.
“Tapi kami kena efisiensi anggaran ini, bagaimana mau sosialisasi kalau tidak ada anggarannya? Tapi mudah-mudahan ada kebijakan lain terkait itu,” kata Rinda.
Saat ini, Kesbangpol masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat menentukan langkah lebih lanjut dalam sosialisasi dan edukasi pemilih.
“Yang pasti sekarang kita tunggu Juknis dari KPU, baru nanti kita bisa bicara lebih banyak terkait anggaran dan lain sebagainya,” tandasnya.
Karena keterbatasan dana, strategi sosialisasi kemungkinan besar akan mengandalkan media sosial, radio, dan keterlibatan tokoh masyarakat agar tetap efektif.
Beberapa langkah yang akan diambil di antaranya adalah pemanfaatan platform digital dan radio lokal sebagai sarana penyampaian informasi mengenai PSU serta pentingnya partisipasi dalam pemilu.
Kesbangpol juga berencana menggandeng tokoh agama dan masyarakat untuk mengajak warga kembali ke TPS, serta berkoordinasi dengan perangkat desa dan kelurahan agar sosialisasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap PSU meningkat dan angka partisipasi tetap terjaga.
Rinda menekankan bahwa PSU Pilkada Kukar bukan hanya menjadi agenda demokrasi, tetapi juga tantangan besar bagi penyelenggara pemilu di daerah.
Kesbangpol bersama pihak terkait harus menghadapi kendala teknis, psikologis, dan keterbatasan anggaran. Namun, jika dikelola dengan baik, PSU ini bisa menjadi bukti bahwa demokrasi tetap berjalan transparan dan adil.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap bersemangat untuk memilih kembali. Jangan sampai PSU ini justru membuat masyarakat apatis terhadap proses demokrasi,” tutup Rinda.
Dengan berbagai tantangan yang ada, PSU di Kukar menjadi ujian bagi sistem pemilu di daerah tersebut, sekaligus momentum untuk membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam pemilihan kepala daerah. (adv/ara)
