
Samarinda, Intuisi.co – Langkah menuju penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Tratibumlinmas) semakin mendekati puncaknya. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Ketua Pansus, Harun Al Rasyid, berhasil mencapai kesepakatan bersama mengenai naskah Ranperda Tratibumlinmas yang mencakup regulasi untuk 13 jenis ketertiban.
Harun Al Rasyid, dengan penuh semangat, menyatakan bahwa hampir semua anggota Pansus dan pihak terkait telah sepakat pada rancangan tersebut. Meskipun beberapa penambahan masih perlu dilakukan, kesepakatan ini dianggap sebagai langkah positif dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih teratur dan terkendali.
“Alhamdulillah, hampir semuanya bisa disepakati. Hanya ada beberapa penambahan yang perlu dilakukan,”
Ranperda Tratibumlinmas diarahkan untuk mengatur penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kaltim. Naskah Ranperda ini memuat 13 jenis ketertiban yang merangkum area penting dalam kehidupan masyarakat, seperti ketertiban di jalan, sungai, sekolah, lingkungan, dan sosial.
Dalam penjelasannya, Harun menegaskan bahwa Ranperda ini juga mencakup aspek-aspek penting lainnya, seperti ketertiban administrasi, kependudukan, keagamaan, kebersihan, ketenangan, kesehatan, keamanan, dan ketenteraman. “Ranperda itu juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar tertib, berupa denda maksimal Rp50 juta atau kurungan badan enam bulan. Artinya, jika pelanggar tidak membayar denda, dia akan menggantinya dengan kurungan badan,” jelas Harun, menggambarkan keseriusan legislator dalam menegakkan aturan.
Menariknya, Ranperda Tratibumlinmas juga mengatur bahwa denda yang dikenakan kepada pelanggar ketertiban tidak akan masuk ke kas negara, melainkan ke kas daerah. Konsep ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan daerah.
“Kami ingin denda itu masuk ke kas daerah agar bisa digunakan untuk kepentingan daerah. Itu sudah pernah ada di DIY Istimewa Yogyakarta dan Bontang,” katanya.
Setelah tahap finalisasi naskah, Pansus Ranperda DPRD Kaltim merencanakan uji publik pada tanggal 5 November 2023, di Balikpapan. Uji publik ini diharapkan melibatkan berbagai pihak, seperti Satpol PP, TNI, Polri, masyarakat, akademisi, dan wartawan, untuk mendapatkan masukan yang komprehensif. “Kami akan mendengarkan masukan dan saran dari semua pihak terkait Ranperda ini,” ungkap Harun, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan. Setelah uji publik, Pansus akan memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan. Rencananya, pada 16 November 2023, Pansus akan menyampaikan laporan akhirnya dalam rapat paripurna DPRD Kaltim.
“Kita berharap Ranperda Tratibumlinmas bisa segera disahkan menjadi Perda, agar ketertiban di daerah terjaga dengan baik,”
(DPRDKALTIM/ADV/CRI).



