Respons Disdik Kaltim Hadapi Masalah Lahan saat Bangun Sekolah
Komisi IV DPRD Kaltim menyarankan agar Disdikbud Kaltim membentuk satuan tugas (satgas) saat hendak membangun gedung sekolah
Samarinda, intuisi.co- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaa (Disdikbud) Kaltim, Muhammad Kurniawan angkat bicara soal persoalan lahan, ketika pihak sekolah hendak membangun gedung. Dia menegaskan, semua sekolah mempunyai sertifikat tanah. Setidaknya, status tanahnya jelas. Namun pihaknya memang merasakan sejumlah kendala.
“Kendala kami saat ini adalah masih proses Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah (P3T) yang penyerahan kepada dinas dari kabupaten dan kota,” ujar Kurniawan saat dihubungi intuisi.co pada Ahad, 5 November 2023.
Dia mengatakan, proses P3T itu terjadi karena dulunya, wewenang SMA dan SMK sederajat berada di bawah pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian ada pergantian dan wewenangnya dialihkan ke pemerintah provinsi.
“Ini banyak polemik terkait dengan tanah. Tapi kita tetap usahakan untuk sertifikasi tanah. Alhamdullilah ini sudah banyak tanah-tanah yang diurus sertifikatnya,” sambung dia.
Kurniawan menegaskan, soal tanah memang harus clean and clear terlebih dahulu terkait statusnya. Ketika akan mengurus sertifikasi tanah pun juga cukup rumit jika pemerintah di kabupaten dan kota belum menunjukkan bukti kepemilikannya.
“Kalau begitu kan susah. Proses lagi, kami harus memilah lagi mana buktinya. Ada lah kasus seperti itu, bukti kepemilikannya susah kami cari,” jelasnya lagi.
Namun terkait tanah-tanah yang nantinya akan dibangun lagi untuk pendirian gedung sekolah baru, Disdikbud Kaltim sudah mendapat informasi bahwa statusnya sudah clean and clear. Artinya, lahan tersebut sudah diserahkan juga ke Disdikbud Kaltim.
“Ada 5 daerah kalau tidak salah yang sudah menyerahkan ke kami. 2024 sudah kami bangun di Paser. Di sana ada 2 sekolah yang bakal kami bangun,” tambah Kurniawan.
Dia mengatakan, di Kaltim masih kekurangan gedung sekolah sehingga dia berharap ada masyarakat yang mau menghibahkan tanahnya untuk dibangun sekolah baru. Kurniawan menyebut, pihaknya tak bekerja sendirian melainkan turut melibatkan BPKAD Kaltim dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Mudah-mudahan, perlahan kami selesaikan yang sudah ada kejelasan. Baik letaknya maupun pendidikannya. Jadi bisa kami proses ke sertifikasi hak milik,” pungkasnya. (DisdikbudKaltim/Adv/Ina)
