Revolusi Kota Samarinda: Usulan Flyover MT Haryono Membangkitkan Antusiasme untuk Mobilitas Urban di Masa Depan
Samarinda, Intuisi.co – Sebuah transformasi visioner tengah direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk anggaran tahun 2024. Di antara rencana ambisius tersebut, usulan untuk membangun flyover di simpang empat Karang Paci telah menarik perhatian, mengisyaratkan langkah strategis untuk meningkatkan infrastruktur dan mobilitas perkotaan.
Proyek flyover yang diusulkan akan menghubungkan Jalan MT Haryono dengan Jalan Teuku Umar, sebuah simpang yang dikenal dengan tantangan kemacetannya. Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mengungkapkan rencana ini setelah terlibat dalam Sesi Pendengaran (RDP) yang produktif bersama Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala DPUPR-Pera Kalimantan Timur.
“Yang menarik perhatian saya selama RDP adalah resonansi aspirasi saya. Usulan untuk membangun flyover di MT Haryono yang turun ke arah sini adalah sesuatu yang telah saya ajukan. Simpang M Said, MT Haryono, Teuku Umar, dan Tengkawang terkenal karena kemacetannya,” ujarnya.
Veridiana mengungkapkan bahwa DPUPR-Pera Kalimantan Timur bermaksud untuk melakukan Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) yang mendalam pada tahun 2024 sebelum memulai proyek flyover MT Haryono.
“Tahun 2024 akan menjadi awal alokasi anggaran, tetapi awalnya untuk FS terlebih dahulu. Belum ada alokasi anggaran untuk konstruksi fisik, karena masih dalam tahap analisis. Setelah FS selesai, langkah berikutnya adalah merumuskan Desain Teknik Detail (DED). Setelah itu, baru proses alokasi anggaran fisik akan dimulai,” terang Veridiana.
Politisi fraksi PDI-P ini menjelaskan bahwa membangun flyover mengikuti pendekatan berjenjang.
“Kita mungkin bisa memulai konstruksi pada tahun 2025, tetapi perencanaannya dimulai sekarang. Flyover ini sangat penting untuk mengurangi kemacetan di simpang MT Haryono,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala DPUPR-Pera Kalimantan Timur, membenarkan perlunya Studi Kelayakan sebelum flyover MT Haryono diwujudkan.
“Pemerintah menerima usulan tersebut, tetapi pembangunan tidak boleh gegabah. Evaluasi yang komprehensif diperlukan, termasuk pertimbangan sosial dan teknis. Oleh karena itu, pada tahun 2024, kami akan memulai FS terlebih dahulu untuk menentukan layak atau tidaknya rencana ini. Apakah hal ini layak atau tidak akan bergantung pada hasil FS. Semuanya perlu dihitung terlebih dahulu,” jelas Fitra.
Fitra menegaskan bahwa rencana pembangunan flyover masih mempunyai potensi dari segi teknis. “Dari pandangan saya, membangun flyover ini masih layak secara teknis. Namun, intinya ada pada implikasi biaya. Pertimbangan antara biaya dan manfaat akan dihitung secara cermat sebelum langkah selanjutnya diambil,” dia menyimpulkan dengan nada optimis.(ADV/DPRDKALTIM/CRI)
