Sah, DPRD-Pemprov Sepakati APBD Kaltim 2021 Sebesar Rp11,61 Triliun

Samarinda, intuisi.co – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-39 pada Senin malam, 14 Desember 2020. Berisi enam agenda yang salah satunya pengesahan APBD Kaltim 2021.

Dalam rapat yang berlangsung hingga Selasa dini hari tersebut, 15 Desember 2020, DPRD Kaltim akhirnya mengesahkan APBD 2021 sebesar Rp11,61 triliun. Terdiri dari pendapatan direncanakan sebesar Rp9,58 triliun yakni pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,27 miliar.

Kemudian belanja daerah sebesar Rp11,61 triliun yang direncanakan untuk belanja, terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Serta pembiayaan daerah mengalokasikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp2,02 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal sebesar Rp3,65 miliar.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa APBD 2021 akan dikhususkan untuk dunia kesehatan dan pendidikan. Mengingat kedua bidang tersebut menjadi sektor paling terdampak selam pandemi covid-19 dan harus mendapat penanganan serius.

“Kami apresiasi pimpinan dan segenap anggota DPRD Kaltim yang bersama tim anggaran pemerintah daerah menyetujui rancangan APBD tahun anggaran 2021,” sebut Hadi Mulyadi.

Hadi berharap anggaran yang telah disahkan bisa memberikan manfaat untuk membangun Kaltim dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di provinsi ini. Termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya.

“Saya percaya kerja sama Pemprov dan DPRD yang telah terjalin selama ini, momentum kuat dan modal dasar kita bersama mengatasi tantangan dan hambatan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan,” urai Hadi.

Ditemui awak media selepas pengesahan, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengungkapkan harapan besarnya dari pelaksanaan APBD 2021 yang telah disahkan tersebut. “Mudah-mudahan bisa direalisasikan dengan tepat secepatnya. Karena saat ini begitu banyak yang dibutuhkan masyarakat,” sebut politikus Partai Golongan Karya tersebut.

Menurut Makmur, yang patut mendapat perhatian serius adalah infrastruktur sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Dari kacamatanya, Makmur mengaku masih banyak hal yang patut menjadi perhatian serius. Tak terkecuali urusan kesehatan dan pendidikan. “Harapan kita ini betul-betul prioritas. Apalagi Kaltim masih miskin infrastruktur. Jadi saya minta keseriusan dari SKPD jangan sekadar usul-usul saja,” pungkasnya. (*)