Samarinda, intuisi.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menekankan pentingnya peran Gubernur Kaltim sebagai koordinator dalam pembangunan daerah, termasuk dalam merealisasikan target swasembada pangan.
Menurutnya, karena kewenangan wilayah ada di tangan bupati dan wali kota, maka perencanaan dan pelaksanaan program harus terkoordinasi dengan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.
“Program prioritas seperti di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara harus dibreakdown dengan jelas lokasinya di mana, programnya seperti apa. Harus ada koordinasi yang erat dan target yang terukur,” jelasnya, Senin (23/6/2025).
Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian anggaran agar fokus mendukung program swasembada pangan. Anggaran yang tidak memiliki korelasi langsung dengan target tersebut, menurutnya perlu dievaluasi ulang.
“Dukungan anggaran sangat krusial. Harus diarahkan untuk mendukung sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di sektor pertanian,” ujar Sarkowi. Ia menilai bahwa permasalahan pertanian di Kaltim sebenarnya sudah teridentifikasi, tinggal bagaimana fokus menjalankan program yang tepat.
“Saya optimis, dengan gaya kepemimpinan gubernur yang agresif dan kerja cepat, target bisa dicapai, asalkan didukung oleh tim yang solid, termasuk jajaran dinas pertanian yang sudah berpengalaman,” tambahnya.
Sarkowi juga menyinggung pentingnya menjaga semangat para petani dan memperkuat edukasi tentang profesi petani.
Menurutnya, penyuluh pertanian harus diberdayakan secara maksimal karena mereka berperan penting dalam memberi solusi di lapangan, terlebih saat petani menghadapi persoalan seperti kelangkaan pupuk atau fluktuasi harga.
Di sisi lain, ia menyoroti lemahnya penegakan hukum terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, meskipun sudah ada regulasi seperti Perda Nomor 1 Tahun 2013 yang telah diperbarui menjadi Perda Nomor 13 Tahun 2016.
“Evaluasi perlu dilakukan agar target swasembada pangan tak terganjal oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali,” tegasnya. Ia pun mengingatkan pentingnya sinergi anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Penganggaran harus sinkron, jangan jalan sendiri-sendiri. Kita perlu strategi bersama agar program lebih efektif dan efisien,” katanya. Menutup pernyataannya, Sarkowi menegaskan bahwa selain anggaran dan program, basis data pertanian yang akurat juga harus disiapkan untuk merumuskan kebijakan yang tepat.
“Masalah penyempitan lahan harus dicatat dengan detail, karena ini akan mempengaruhi revisi tata ruang, apalagi sekarang sebagian wilayah Kaltim masuk ke kawasan IKN. Ini tantangan sekaligus peluang, jika swasembada pangan kita sukses, maka kita bisa jadi pemasok utama pangan untuk IKN,” pungkasnya. (adv/rfh/ara)
