DPRD Kaltim

Selalu Bikin Resah, Jalur Samarinda-Kubar Disorot Anggota DPRD Kaltim

Jalur yang menghubungkan Samarinda menuju Kutai Barat alami kerusakan. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari DPRD Kaltim

DPRD Kaltim

Samarinda, intuisi.co-Kerusakan yang terjadi di jalur penghubung Samarinda menuju Kubar mendapat perhatian legislator DPRD Kaltim. Hal tersebut dikarenakan akses ini begitu penting bagi dua daerah. Jika terus dibiarkan bisa mengundang petaka.

“Ini yang perlu kita pertanyakan kenapa jalan ini belum diperbaiki juga, ‘kan setiap tahun ada anggarannya,” ujar Veridiana Huraq Wang saat dikonfirmasi intuisi.co pada Senin, 28 Juni 2021.

Sayangnya jalan tersebut masuk dalam kategori jalan nasional. Itu artinya pusat yang harus lebih banyak ambil peran, sementara provinsi hanya memberi dukungan jika memang diperlukan. Megenai hal itu, politisi PDI Perjuangan sudah berkomunikasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim agar bisa mengevaluasi pelaksanaan pembangunan jalan di Kubar. Dirinya juga meminta agar mereka bisa turun ke lapangan untuk peninjauan langsung.

“Dengan demikian mereka bisa evaluasi, karena sudah lama kami menyuarakan rusaknya jalan dari Samarinda ke Kubar,” sebut anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan Kutai Barat-Mahakam Ulu tersebut.

Dia menuturkan, kondisi jalan rusak tentu merugikan warga. Jarak dari Samarinda menuju Kubar itu 395,4 kilometer (km). Dengan estimasi 8 jam perjalanan darat. Lantaran jalan rusak, perjalanan bisa makan waktu lebih lama. Berdasarkan pengamatan pribadi, jalur Samarinda-Kubar ada 30-40 km jalan yang rusak ringan hingga berat. Terparah ada di kawasan Kampung Baru, Muara Tae ke Siluq Ngurai menuju Muara Lawa. Jalanan ini berlubang buat kecepatan mobil hanya 20-30 kilometer per jam saja

“Biasanya 8 jam, tapi karena jalan rusak makan waktu 9 jam, bahkan bisa lebih,” tegasnya.

Besar harapan Veridiana, jalan rusak ini diambil alih oleh Pemprov Kaltim. Meski demikian dalam pengurusannya tentu harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sebab mereka lah yang mempunyai kewenangan.

“Anggaran di Kaltim ini terbatas. Makanya kita meminta bantuan BBPJN untuk segera mengevaluasi,” pungkasnya. (*)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by intuisi.co (@intuisimedia)

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close

Mohon Non-aktifkan Adblocker Anda

Iklan merupakan salah satu kunci untuk website ini terus beroperasi. Dengan menonaktifkan adblock di perangkat yang Anda pakai, Anda turut membantu media ini terus hidup dan berkarya.