Seno Aji Dorong Penerapan Perizinan Online untuk Tingkatkan Investasi
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mendorong Pemprov Kaltim merealisasikan proses perizinan secara online sehingga bisa memicu investasi di Bumi Etam.
Samarinda, intuisi.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mendorong terwujudnya proses perizinan secara online di provinsi ini. Namun realitasnya, aktivitas penanaman modal di Kaltim justru masih terhambat oknum pejabat.
Ya, ketika pemerintah mendorong realisasi investasi di Tanah Air, pejabat daerah justru jadi biang kerok yang menghambat penanaman modal. Di Kaltim, ada tiga pejabat dimutasi Pemprov Kaltim karena terindikasi menghambat investasi.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Pemprov Kaltim. Tapi dari sekian banyak penghargaan, mohon tak terlena karena masih banyak yang harus dibenahi,” sebut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, di Kantor DPRD Kaltim, akhir Maret 2021.
Adapun hal yang disorot sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kaltim tersebut adalah persoalan perizinan. Ia berharap kebutuhan perizinan di Kaltim, bisa dilakukan berbasis online. “Seperti yang juga telah dilaksanakan di level pusat,” lanjut Seno Aji.
Menurut Seno Aji, penerapan sistem online dalam pengurusan perizinan, bakal berperan penting dalam kemajuan daerah. Investasi makin terpicu, roda perekonomian provinsi ini pun kian kencang.
“Sehingga investor masuk Kaltim memiliki kepastian mengenai perizinan. Maupun kapan mereka bisa berinvestasi di Katim,” imbuhnya.
Menanggapi masukan dari Seno Aji, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyatakan keinginan senada. Di provinsi ini, sistem perizinan secara online disebutnya telah berjalan sebagian.
Namun demikian, diakui Pemprov masih dihadapkan sedikit kendala. Sehingga penerapannya masih belum bisa maksimal sampai saat ini. “Ada masalah secara personal dan beberapa yang mempersulit telah kami pindahkan,” terang Hadi Mulyadi.
Kebijakan mutasi terhadap individu yang jadi penghambat, lanjut Hadi Mulyadi, dilakukan untuk memuluskan investasi yang masuk ke Kaltim. Pemprov Kaltim ditegaskan tak main-main menyikapi pejabat di organisasi perangkat daerah atau OPD terkait yang justru menghambat iklim investasi di provinsi ini.
“Ada tiga orang yang terindikasi mempersulit perizinan, sudah kami pindahkan. Ini juga tindak lanjut dari rekomendasi DPRD Kaltim,” pungkas Hadi Mulyadi. (*)
View this post on Instagram
