Tenggarong, intuisi.co- Rencana kenaikan TKD nasional sebesar Rp43 triliun, dari Rp650 triliun menjadi Rp692,99 triliun, membuka ruang fiskal lebih luas bagi daerah untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat ekonomi lokal.
Di Kutai Kartanegara (Kukar), pemerintah daerah menilai tambahan dana ini dapat menjadi energi baru untuk menjalankan program strategis yang berdampak langsung ke masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan bahwa meskipun rincian pembagian TKD untuk kabupaten ini belum diterima, potensi dampaknya sudah bisa dirasakan. “Setiap kenaikan dana transfer memberi peluang lebih bagi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan pembangunan,” ujar Aulia, Kamis (30/10/2025)
Menurutnya, TKD merupakan salah satu pilar utama pembiayaan daerah. Hampir seluruh kegiatan prioritas, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, sangat bergantung pada aliran dana dari pemerintah pusat.
Dengan tambahan anggaran, Pemkab Kukar menargetkan percepatan sejumlah proyek strategis. Peningkatan belanja daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat perputaran uang di tingkat masyarakat. “Dana yang mengalir ke daerah bukan hanya angka. Ini kesempatan untuk mendorong pembangunan yang nyata bagi warga,” ujar Kepala Bappeda Kukar, Rendi Solihin.
Berdasarkan data APBD 2025, Kukar menerima TKD antara Rp5,5 hingga Rp5,7 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai program mulai dari pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga program pertanian dan UMKM. Dengan kenaikan TKD nasional, pemerintah daerah memiliki peluang untuk menambah kapasitas investasi dan memperluas manfaat bagi masyarakat.
Meski besaran tambahan relatif kecil, sekitar 3 persen, pemerintah daerah optimistis hal ini tetap akan berdampak signifikan. Peningkatan dana diharapkan mempercepat penyelesaian proyek, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Kami melihat ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kualitas hidup warga. Setiap rupiah yang masuk ke daerah harus dimanfaatkan secara optimal,” tambah Aulia.
Pemkab Kukar kini menunggu kepastian alokasi resmi dari pemerintah pusat. Sementara itu, jajaran SKPD terus mempersiapkan program prioritas agar tambahan TKD bisa segera digunakan untuk pembangunan infrastruktur, program sosial, dan peningkatan ekonomi masyarakat di seluruh kecamatan. (adv/ara)
