UMP 2024 di Kaltim: Antara Harapan dan Realitas

Samarinda, intuisi.co – Sebuah rapat penting digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim beberapa waktu lalu. Rapat tersebut membahas isu-isu terkini yang akan menjadi dasar penetapan Upah Mininum Provinsi (UMP) 2024. Apa saja yang dibahas dan bagaimana dampaknya bagi pekerja dan perusahaan?

Rapat tersebut melibatkan Dewan Pengupahan Kaltim yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Menurut Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, rapat tersebut sangat penting karena bisa memengaruhi keputusan penetapan upah.

Rozani mengatakan, ada dua rangkaian rapat yang digelar. Rangkaian pertama membahas kondisi ekonomi saat ini, termasuk perubahan biaya hidup, tantangan, dan harapan dari banyak pihak yang terlibat di hubungan industrial. Rangkaian kedua membahas rumusan dan rekomendasi penetapan UMP 2024.

“Banyak hal yang dibahas, termasuk kondisi ekonomi saat ini serta biaya hidup. Sebab hal tersebut juga harus dipertimbangkan saat merumuskan kebijakan terkait penetapan UMP,” ungkap Rozani.

Dia menambahkan, rapat tersebut berlangsung dengan diskusi mendalam dan dialog konstruktif dari seluruh peserta. “Semua peserta rapat menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan dalam menetapkan upah yang adil. Diharapkan hasil dari rapat ini akan menjadi acuan dalam penetapan UMP 2024,” tandas Rozani.

Penetapan UMP 2024 akan segera diumumkan oleh Pemprov Kaltim setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kaltim. Apakah UMP 2024 akan sesuai dengan harapan pekerja dan realitas perusahaan? Ataukah akan menimbulkan polemik dan konflik baru di dunia kerja? Mari kita tunggu bersama. (DisnakertransKaltim/Adv/Ina)