Samarinda, intuisi.co – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan keprihatinan serius terhadap anggaran yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim.
Pihak dewan menilai bahwa UPTD memainkan peran yang sangat penting, khususnya dalam menangani infrastruktur darurat seperti kerusakan jalan, banjir, dan longsor, namun anggaran yang tersedia masih jauh dari cukup.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan bahwa UPTD adalah ujung tombak dalam penanganan bencana di lapangan.
Dia menjelaskan bahwa dalam setiap kejadian bencana, tim teknis dari cabang dinas selalu menjadi yang pertama turun tangan dan memberikan respons cepat.
“Mereka yang selalu bergerak cepat ketika ada kerusakan infrastruktur akibat bencana. UPTD adalah garda terdepan dalam situasi seperti ini,” ujar Reza, Selasa (20/5/2025).
Namun, meskipun memiliki peran yang sangat vital, Reza menyayangkan minimnya dukungan anggaran yang diterima oleh UPTD.
Politisi Partai Gerindra itu mencatat bahwa alokasi dana untuk unit teknis tersebut tergolong sangat kecil dibandingkan dengan tugas berat yang mereka hadapi di lapangan.
“Anggaran untuk UPTD sangat terbatas, padahal mereka harus segera bertindak, terutama dalam situasi darurat atau force majeure,” tambahnya.
Kondisi ini menjadi perhatian besar bagi DPRD Kaltim, terutama dengan tingginya frekuensi bencana alam yang sering melanda beberapa wilayah Kaltim.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi III DPRD Kaltim berencana untuk mendorong penambahan anggaran bagi cabang dinas pada anggaran tahun depan.
Hal ini bertujuan agar proses pemeliharaan jalan dan penanganan infrastruktur dapat dilakukan lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan teknis di daerah-daerah rawan bencana.
Reza juga menekankan bahwa kondisi geografis Kaltim yang luas serta tantangan infrastruktur yang ada menuntut kesiapsiagaan yang tinggi.
Ditambah lagi, dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), kesiapan infrastruktur di daerah menjadi semakin penting, terutama di wilayah penyangga dan kawasan yang rawan bencana.
“UPTD harus dilengkapi dengan peralatan dan dana yang memadai. Mereka tidak hanya bertugas untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga untuk menjaga keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (adv/rfh/ara)
