Warga PPU Jangan Jadi Penonton, DPRD Dorong Keterlibatan dalam Proyek IKN
Di tepi geliat pembangunan IKN, DPRD PPU berjuang memastikan warga lokal tak hanya jadi penonton, tapi turut ambil bagian dalam perubahan besar.
Penajam, intuisi.co – Suara pembangunan terdengar menggema di perbatasan Penajam Paser Utara (PPU), memacu geliat kota kecil ini untuk menyiapkan diri menghadapi gelombang perubahan besar dari tetangganya, Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, di balik harapan akan peluang besar, terselip tantangan nyata: bagaimana memastikan masyarakat PPU tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain utama dalam transformasi ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU menegaskan komitmennya untuk mendukung perekrutan tenaga kerja lokal sebagai langkah strategis agar daerah tersebut dapat menyeimbangkan diri dengan percepatan pembangunan IKN. Jamaluddin, anggota DPRD PPU, mengungkapkan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal adalah kunci utama untuk menghadapi tantangan ini.
“Kami di komisi yang membidangi ketenagakerjaan pasti akan mendukung jika perekrutan memungkinkan. Ini bukan sekadar tentang peluang kerja, tapi bagaimana masyarakat kita bisa ikut membangun dan mengambil manfaat langsung dari proyek besar IKN,” ujar Jamaluddin dengan nada tegas.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat PPU memiliki potensi besar, tetapi masih menghadapi kendala klasik seperti kurangnya pelatihan dan akses terhadap informasi perekrutan. Oleh karena itu, DPRD akan mendorong agar proses perekrutan dilakukan dengan adil, transparan, dan memprioritaskan warga lokal.
“Kalau tidak segera menyesuaikan diri, kita hanya akan tertinggal. Ini saatnya masyarakat PPU menunjukkan bahwa kita mampu bersaing,” tambahnya.
Menurut Jamaluddin, gelombang pembangunan IKN membawa tantangan tersendiri bagi daerah perbatasan seperti PPU. Selain kompetisi ketat dari pekerja luar daerah, ada juga risiko ketimpangan sosial yang dapat muncul jika masyarakat lokal tidak diberdayakan secara maksimal. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah, DPRD, dan pihak terkait dapat bersinergi untuk memberikan pelatihan serta membuka akses kerja bagi masyarakat.
“Keberpihakan kepada masyarakat lokal bukan hanya soal meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga soal menjaga harmoni sosial dan hubungan yang sehat antara pemerintah dan warga,” jelasnya.
Sebagai daerah yang berada di garis depan perkembangan IKN, PPU dihadapkan pada pilihan: beradaptasi atau tertinggal. Langkah DPRD PPU untuk mendukung perekrutan tenaga kerja lokal adalah sinyal kuat bahwa harapan masih ada. Kini, tantangannya adalah mewujudkan kebijakan yang benar-benar berdampak pada masyarakat. “Kami tidak ingin ada yang tertinggal. Ini momentum bagi kita semua untuk bangkit bersama,” tutup Jamaluddin, menggambarkan tekad besar PPU dalam menyambut masa depan. (adv)
