Tenggarong, intuisi.co–Upaya Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat pemerataan layanan pendidikan kembali bergerak signifikan. Tahun ini, pemerintah menyalurkan intervensi besar kepada sekolah swasta melalui program bantuan seragam gratis bagi ribuan pelajar dari keluarga beragam latar belakang. Langkah tersebut menjadi komitmen daerah untuk memastikan tidak ada kesenjangan fasilitas dasar antara sekolah negeri dan swasta.
Total 18.860 siswa dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP menjadi penerima manfaat. Seluruh pembiayaan berasal dari anggaran daerah yang mencapai Rp 24 miliar, menjadikannya salah satu alokasi bantuan terbesar untuk sekolah swasta dalam beberapa tahun terakhir di Kukar.
Bantuan diberikan dalam bentuk seragam lengkap, bukan uang tunai. Nilai masing-masing paket ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta untuk siswa SMP, Rp 1,5 juta untuk siswa SD, dan Rp 1,2 juta untuk siswa PAUD. Paket tersebut sudah termasuk pajak, dan akan disalurkan langsung melalui sekolah pengusul.
Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Pujianto, memastikan bahwa proses administratif kini berada pada tahap akhir. “Pendanaannya sudah siap, tinggal pencairan. Insyaallah segera disalurkan dalam waktu dekat,” ujarnya pada Selasa (18/11/2025).
Program ini merupakan implementasi misi pertama dalam visi Kukar Idaman Terbaik, yaitu memastikan layanan pendidikan merata, terjangkau, dan tidak membebani keluarga. Melalui Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik, pemerintah ingin memastikan sekolah swasta memiliki fasilitas dasar yang setara, mulai dari seragam hingga penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan guru.
Guru SMP YPK 1 Tenggarong, Fadli, menjelaskan bahwa sekolahnya telah mendata 126 siswa kelas VII sebagai calon penerima bantuan. Ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme pengadaan dilakukan melalui sekolah untuk menjamin tertib administrasi.
“Dana hibah akan masuk ke rekening sekolah, dan sekolah yang membelikan seluruh seragam. Ini untuk memastikan SPj lebih mudah dan tertib,” jelasnya.
Menurut Fadli, sistem pengadaan terpusat dipilih karena dinilai lebih akurat dalam pelaporan dan mengurangi potensi penyimpangan. Jika bantuan diserahkan langsung ke orang tua dalam bentuk uang tunai, risiko administrasi menjadi jauh lebih besar.
Di lapangan, sejumlah orang tua diketahui sudah terlanjur membeli seragam sebelum pengumuman bantuan resmi keluar. Untuk kondisi tersebut, sekolah diberi fleksibilitas agar manfaat tetap bisa diterima keluarga tanpa menimbulkan beban tambahan.
“Kalau orang tua sudah beli seragam, bantuannya dialihkan ke SPP. Prinsipnya tidak boleh memberatkan,” tandas Fadli.
Dengan model penyaluran yang lebih terstruktur, Pemkab Kukar berharap program ini memberi dampak langsung bagi sekolah swasta yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan anggaran. Bantuan seragam diharapkan bukan hanya mengurangi beban biaya keluarga, tetapi juga meningkatkan standarisasi kelengkapan siswa di seluruh satuan pendidikan swasta di Kukar. (adv/rio)
