Tenggarong, intuisi.co– Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap dunia pendidikan kembali dibuktikan melalui kebijakan Beasiswa Kukar Idaman 2025. Meski nilai bantuan mengalami penyesuaian, seluruh penerima yang lolos verifikasi tetap dipastikan menerima manfaat.
Lonjakan jumlah pendaftar menjadi alasan utama di balik perubahan ini. Dari kuota awal yang disiapkan untuk 1.348 orang per kategori, hasil verifikasi menunjukkan ada 4.015 pendaftar yang memenuhi seluruh persyaratan administratif dan akademik.
Menurut Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setkab Kukar, Dendi Irwan Fahriza, keputusan untuk tetap mencairkan bantuan kepada seluruh penerima merupakan bentuk keadilan.
“Selama syaratnya lengkap dan terverifikasi, mereka berhak menerima bantuan. Tidak adil jika kami menolak,” ujarnya, Jumat (22/8/2025).
Alih-alih menambah anggaran, Pemkab Kukar memilih membagi ulang dana yang tersedia tanpa mengubah total alokasi dalam APBD 2025. Strategi ini memungkinkan semua penerima sah tetap terlayani, meski dengan nominal yang lebih kecil dari rencana awal.
Contohnya, pada kategori D4/S1, bantuan yang semula sebesar Rp 5 juta untuk 867 orang kini disesuaikan menjadi Rp 1,6 juta untuk 2.955 penerima. Penyesuaian serupa juga diterapkan pada kategori pondok pesantren, S2, S3, dan SMA sederajat.
Seleksi dilakukan secara berlapis, mulai dari pengecekan sistem hingga validasi lapangan. Para pendaftar wajib melampirkan dokumen seperti surat keterangan aktif kuliah, kartu hasil studi, akreditasi program, IPK, dan bukti semester berjalan.
Dendi menegaskan bahwa penyesuaian ini bukan bentuk pengurangan hak, melainkan solusi agar manfaat beasiswa dapat dirasakan secara merata oleh semua yang memenuhi kriteria. “Ini cara agar semua yang memenuhi kriteria bisa merasakan manfaat beasiswa,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Kukar berencana meninjau ulang besaran anggaran dan mekanisme penyaluran Beasiswa Idaman. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara jumlah pendaftar dan nilai bantuan yang diberikan.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga pemerataan bantuan pendidikan, sekaligus memastikan dukungan terhadap pengembangan SDM tetap berjalan sesuai arah pembangunan daerah. (adv/ara)
