Tenggarong, intuisi.co– Sebanyak 60 warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun anggaran 2025. Program ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah desa dalam menjaga kesejahteraan masyarakat kelompok rentan.
Kepala Desa Rapak Lambur, Muhammad Yusuf, mengatakan BLT Dana Desa masih menjadi bagian penting dari strategi perlindungan sosial pemerintah desa. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu warga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Penyaluran BLT tahun ini tetap mengacu pada ketentuan Kementerian Desa terkait pembagian Dana Desa. Hanya saja porsi anggarannya memang mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya,” ujar Yusuf, Rabu (15/10/2025).
Yusuf menjelaskan, alokasi BLT tahun 2025 sebesar 20 persen dari total Dana Desa, turun dari 40 persen pada tahun sebelumnya. Meski mengalami pengurangan, sasaran bantuan tetap difokuskan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, yakni lansia dan penyandang disabilitas.
“Jumlah penerima bantuan juga berkurang. Tahun lalu lebih dari 100 orang, sedangkan tahun ini sekitar 60 orang. Seluruhnya adalah warga yang memang membutuhkan dukungan ekonomi tambahan,” jelasnya.
Menurut Yusuf, sebagian besar penerima menggunakan dana tersebut untuk membeli bahan makanan pokok dan kebutuhan rumah tangga. Ia menegaskan, BLT bukan sekadar program rutin, melainkan bentuk kepedulian nyata pemerintah desa terhadap kesejahteraan warganya.
“Harapan kami, bantuan ini bisa sedikit meringankan beban mereka. Sebagian besar penerima sudah tidak produktif lagi, sehingga BLT ini menjadi bentuk perhatian dari pemerintah desa,” katanya.
Selain menyalurkan bantuan tunai, Pemerintah Desa Rapak Lambur juga tetap memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan.
Yusuf menilai, keberlanjutan ekonomi warga tak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi perlu didukung kegiatan produktif jangka panjang.
“Dana Desa tidak boleh hanya bersifat konsumtif. Harus ada keseimbangan antara bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi agar manfaatnya bisa berkelanjutan,” tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, yang mendorong setiap desa menyeimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam penggunaan Dana Desa.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengapresiasi langkah Desa Rapak Lambur yang tetap menyalurkan BLT sambil memperkuat sektor produktif. Menurutnya, pola seperti ini bisa menjadi contoh pengelolaan Dana Desa yang bijak dan berdampak luas.
“Kami mengapresiasi desa-desa yang mampu mengelola anggaran dengan efektif. BLT tetap dijalankan, tetapi pemberdayaan ekonomi tidak ditinggalkan. Ini bentuk sinergi yang ingin kami dorong di seluruh wilayah Kukar,” ungkap Arianto.
Ia menambahkan, DPMD Kukar akan terus memperkuat kapasitas aparatur desa agar setiap program berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan penyaluran BLT yang tepat sasaran serta penguatan program ekonomi produktif, Desa Rapak Lambur diharapkan menjadi contoh pengelolaan Dana Desa yang berimbang—antara kepedulian sosial dan pemberdayaan ekonomi warga. (rio/adv)
