Pemerintah Kukar Pastikan Beasiswa Idaman Terbaik Tetap Berjalan Tahun Depan

intuisi

11 Nov 2026 11:43 WITA

beasiswa
Ilustrasi bantuan pendidikan. (istimewa)

Tenggarong, intuisi.co- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan Program Beasiswa Kukar Idaman Terbaik tetap berlanjut pada 2027. Pemerintah daerah juga berharap jangkauan bantuan pendidikan tersebut semakin luas agar lebih banyak masyarakat memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Program yang menjadi bagian dari Misi Pertama Kukar Idaman Terbaik ini merupakan salah satu upaya Pemkab Kukar dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan keberlanjutan program beasiswa menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan anak-anak di Kukar memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan tinggi.

Menurutnya, persoalan biaya tidak semestinya menjadi penghalang bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan sesuai cita-cita mereka.

“Beasiswa Kukar Idaman Terbaik tetap berjalan pada tahun depan sebagaimana mestinya. Kami juga berharap jangkauannya bisa semakin luas,” ujarnya Rabu (11/11/2026). Aulia mengatakan, kebijakan pendidikan yang dijalankan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten perlu saling mendukung serta berjalan beriringan.

Dalam hal ini, pemerintah kabupaten memiliki peran untuk memperkuat sekaligus melengkapi program bantuan pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah pada tingkatan lebih tinggi. Ia menilai, program Gratispol yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menjangkau banyak mahasiswa maupun pelajar. Karena itu, beasiswa dari Pemkab Kukar diharapkan dapat menjadi dukungan tambahan sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengakses pendidikan.

“Pada prinsipnya, kami ingin memastikan tidak ada anak Kukar yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hanya karena persoalan biaya,” tegasnya.

Aulia berharap, keberlanjutan program tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas generasi muda di Kutai Kartanegara. Menurutnya, beasiswa menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk mendukung anak-anak Kukar meraih pendidikan yang sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan pelaksanaan Program Beasiswa Kukar Idaman Terbaik sejauh ini berjalan sesuai rencana. Penyaluran bantuan pendidikan kepada para penerima juga telah dilaksanakan melalui perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait.

Sunggono menjelaskan, program beasiswa tersebut memiliki beberapa skema, di antaranya beasiswa stimulan dan beasiswa tematik. Keduanya memiliki sasaran dan peruntukan berbeda. Beasiswa stimulan diberikan sebagai bantuan biaya pendidikan dengan besaran yang telah ditetapkan, sedangkan beasiswa tematik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan SDM pada bidang tertentu yang masih diperlukan pemerintah daerah.

“Secara umum, semuanya berjalan. Beasiswa ini ada yang bersifat stimulan dan ada pula beasiswa tematik. Untuk beasiswa tematik, biasanya diperuntukkan bagi OPD yang membutuhkan SDM dengan keahlian tertentu,” jelas Sunggono.

Ia mencontohkan, salah satu pelaksanaan beasiswa tematik dilakukan melalui kerja sama Dinas Perhubungan dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di Bekasi. Melalui program tersebut, seluruh biaya pendidikan mahasiswa ditanggung pemerintah daerah karena Kukar membutuhkan tenaga profesional yang memiliki keahlian di bidang transportasi.

Selain bidang transportasi, dukungan pendidikan juga diberikan melalui perguruan tinggi keagamaan, seperti PTIQ atau IIQ. Program ini diarahkan untuk menyiapkan tenaga dengan kompetensi di bidang keagamaan guna mendukung kebutuhan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan program Gerakan Etam Mengaji (Gema).

Sunggono menambahkan, sasaran penerima beasiswa tidak hanya terbatas pada masyarakat umum. Bantuan pendidikan tersebut juga mencakup pegawai pemerintah daerah maupun aparatur pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang sedang menempuh pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan instansi.

Dalam pelaksanaannya, setiap penerima beasiswa diwajibkan memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan. Khusus penerima beasiswa penuh, pemerintah daerah menetapkan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00. Sementara itu, penerima beasiswa stimulan harus memenuhi ketentuan IPK minimal 2,75.

Menurut Sunggono, ketentuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab penerima beasiswa untuk menjaga prestasi akademik selama menjalani pendidikan. Persyaratan itu juga menjadi bagian dari kesepakatan yang harus dipenuhi penerima selama memperoleh bantuan dari pemerintah daerah.

Apabila penerima beasiswa penuh tidak mampu memenuhi standar IPK yang telah ditentukan, terdapat konsekuensi berupa penghentian bantuan dan kewajiban mengembalikan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Sunggono mengungkapkan, pada 2026 terdapat satu penerima beasiswa yang dikenai kewajiban mengembalikan dana karena tidak memenuhi persyaratan akademik. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak serta-merta menghentikan bantuan ketika menemukan penerima yang mengalami penurunan prestasi.

Menurutnya, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan pembinaan dan komunikasi untuk mengetahui persoalan yang dihadapi mahasiswa. Salah satunya dengan berkomunikasi langsung bersama pihak perguruan tinggi sebelum mengambil keputusan terkait kelanjutan bantuan pendidikan.

“Kami tidak serta-merta memutus beasiswa. Misalnya, ketika IPK mahasiswa mengalami penurunan, kami datang ke kampus dan berkomunikasi untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi. Namun, kalau persyaratan yang sudah disepakati tidak terpenuhi, tentu ada konsekuensi yang harus dijalankan,” pungkasnya. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!