
Tenggarong, intuisi.co– Pemulihan kehidupan warga terdampak kebakaran di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, bersama Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, meninjau lokasi pengungsian di Jalan Aji Muhammad Alimuddin, untuk memastikan kebutuhan dasar 75 kepala keluarga (KK) korban kebakaran terpenuhi.
Dalam kunjungan tersebut, kedua pimpinan daerah tidak hanya memeriksa ketersediaan logistik, tetapi juga menyapa warga dan mendengarkan langsung kebutuhan mereka selama berada di pengungsian. Keduanya turut meninjau dapur umum dan memeriksa hidangan yang disiapkan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada korban layak dikonsumsi.
“Turut prihatinan atas kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk,” ungkap Seno Aji, Kamis (8/10/2026) sore. Ia juga mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Kukar bersama jajaran instansi terkait dan relawan dalam menangani kondisi darurat sejak awal kejadian.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparatur kecamatan dan kelurahan, serta relawan menjadi faktor penting dalam penanganan korban. Kerja sama tersebut diperlukan agar distribusi bantuan berjalan tertib dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi sesuai kondisi di lapangan.
“Kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa 75 KK di Kelurahan Melayu ini. Namun, di sisi lain saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri, beserta seluruh tim gabungan yang bergerak sangat cepat,” ujar Wagub Seno Aji di sela-sela peninjauan dapur umum.
Koordinasi yang solid ini, lanjutnya, terbukti efektif mencegah meluasnya dampak kebakaran sekaligus memastikan penanganan korban berjalan tertib di lapangan,
Bantuan Disesuaikan dengan Kebutuhan Pengungsi
Peninjauan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi jenis bantuan yang dibutuhkan warga. Salah satu persoalan yang disampaikan pengungsi adalah kesulitan mengolah bahan pangan mentah karena peralatan memasak mereka ikut terbakar.
“Pemkab Kukar segera berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kukar untuk melengkapi bantuan sembako dengan peralatan dan perlengkapan memasak,” tanggap Bupati Kukar Aulia Rahman Basri. Bantuan tambahan tersebut diharapkan membantu keluarga terdampak menyiapkan makanan secara mandiri setelah menerima bahan pangan.
Penyesuaian bantuan menjadi bagian dari upaya pemerintah agar dukungan yang diberikan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan umum, tetapi juga menjawab kendala yang dihadapi setiap keluarga. Kebutuhan warga yang kehilangan tempat tinggal dan perlengkapan rumah tangga memerlukan penanganan bertahap sesuai prioritas.
Selain bantuan darurat, pemerintah provinsi dan kabupaten mulai membahas langkah pemulihan jangka panjang. Salah satu dukungan yang disiapkan Pemprov Kaltim adalah melalui program Rumah Layak Huni (RLH) untuk membantu membangun kembali hunian permanen bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar agar pelaksanaan rekonstruksi dapat disesuaikan dengan kondisi warga terdampak serta kebutuhan penataan kawasan. Pembangunan kembali rumah diharapkan menjadi bagian dari pemulihan kehidupan keluarga setelah melewati masa pengungsian.
Peristiwa kebakaran di Kelurahan Melayu juga menjadi bahan evaluasi terhadap kesiapsiagaan bencana di kawasan permukiman padat. Pemerintah daerah menyoroti perlunya penguatan infrastruktur pendukung, termasuk penambahan titik pasokan air melalui hidran kebakaran atau fire hydrant.
“Selain itu, akses bagi kendaraan pemadam kebakaran di gang-gang sempit menjadi perhatian dalam pembahasan penataan kawasan. Ketersediaan akses yang memadai diperlukan untuk membantu petugas menjangkau titik kebakaran dan mempercepat penanganan apabila kejadian serupa terulang,” pinta Aulia.
Upaya tersebut menjadi bagian dari perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali hunian, tetapi juga pengurangan risiko bencana pada masa mendatang. Penataan permukiman perlu mempertimbangkan keselamatan warga, kemudahan akses petugas, serta ketersediaan sarana pendukung penanggulangan kebakaran. (ani/adv/ara)



