MPP Samarinda Diresmikan, Wali Kota Andi Berharap Bisa Dongkrak PAD
Pemkot Samarinda akhirnya meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan wadah ini pelayanan maksimal bisa dilakukan karena jalur birokrasi panjang kemudian dipangkas.
Samarinda, intuisi.co-Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tepian akhirnya disahkan oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Gedung megah bertingkat di Jalan Pahlawan tersebut menjadi tempat baru menuntaskan urusan perizinan.
“Dengan adanya Mal Pelayanan Publik jalur birokrasi diperpendek yang kemudian mempermudah urusan perizinan,” ujar Andi Harun kepada sejumlah media Senin, 24 Januari 2022.
Kata Andi Harun, dalam prosesnya semua meggunakan akses dalam jaringan alias online. Hampir tak ada tatap muka. Begitu semua persyaratan dipenuhi, tinggal upload, lalu diverifikasi sistem. Jika memenuhi syarat maka akan diizinkan. Sistem ini dibangun diharapkan bisa seturut dengan pemerintah pusat yang punya visi memangkas jalur birokrasi.
“Kami berharap tidak ada lagi pungli karena situasi sekarang sudah berubah. Saya minta semua harus hati – hati. Melaksanakan tugasnya dengan benar dan bersih,” tegasnya.
Sebagai informasi, MPP Samarinda ini memiliki memiliki 163 layanan. Di antaranya, 16 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Samarinda dengan 122 layanan, 1 lembaga non struktural dengan 1 layanan, 5 kementerian dan lembaga dengan 22 layanan. 5 BUMN dengan 13 layanan, 2 BUMD dengan 4 layanan. Selain itu, ada juga satu OPD Pemprov Kaltim dengan satu layanan. Dia pun berharap agar masyarakat beradaptasi dengan sistem perizinan online agar terhindar dari biaya perizinan tinggi.
“Ini adalah fasilitas untuk masyarakat agar dinikmati dan digunakan dengan sebaik-baiknya,” sambung AH, sapaan karibnya.
Gedung MPP Samarinda Bakal Disempurnakan
Gedung MPP Samarinda sendiri memiliki empat lantai. Khusus lantai pertama dan kedua berfungsi sebagai pusat pelayanan, sementara untuk tiga dan empat ialah back office. Kendati begitu AH menerangkan, gedung ini masih memerlukan pembenahan dan penyempurnaan. Dan ihwal tersebut segera dilakukan. Misalnya lift yang nantinya bakal ditambah, seiring dengan toilet. Keduanya tersebut merupakan fasilitas penting bagi warga.
“Insyaalah kalau tidak sempat tahun ini, memakai anggaran perubahan, atau anggaran murni 2023,” tegasnya.
MPP sudah tersebar di berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Tomohon, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kota Batam, Kabupaten Probolinggo, Kota Padang, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pekanbaru, Kabupaten Sleman, Kota Bogor, dan Kabupaten Sumedang. (*)
