Samarinda, intuisi.co–Pemkot Samarinda memperoleh opini WTP dari BPK Kaltim dalam urusan pengelolaan keuangan. Predikat istimewa tersebut didapatkan delapan tahun berturut-turut sejak 2014 lalu.
Wali Kota Andi Harun menerima lembar penghargaan tersebut di gedung BPK Perwakilan Kaltim di Jalan M Yamin, Samarinda pada Rabu, 25 Mei 2022. Penilaian itu didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021. “Kami apresiasi setinggi- tingginya untuk BPK RI. Menjalankan fungsi pemeriksaan keuangan di pemkot secara tertib dan akuntabel,” ujarnya kepada sejumlah media usai kegiatan.
Mantan legislator DPRD Kaltim ini menuturkan, saat ini yang perlu diperhatikan ialah mempertahankan prestasi. Dan ihwal tersebut lebih sukar daripada mendapatkannya. Semoga laporan keuangan Pemkot Samarinda bisa terus lebih baik. “Kami bakal terus berusaha menindaklanjuti catatan keuangan dari BPK sekecil apapun itu,” terangnya.
Dia menuturkan, opini WTP ini sebenarnya bukanlah tujuan akhir. Namun lebih kepada komitmen untuk mewujudkan pemerintahan berintegritas, profesional dan bebas dari praktik korupsi. “Jadi kami sebagai kepala daerah juga harus hati-hati,” tegasnya.
Pemkot Samarinda Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi
Bukan tanpa alasan Andi Harun menegaskan hal tersebut. Pasalnya ada saja kepala daerah yang diciduk aparat penegak hukum karena dugaan korupsi. Padahal daerahnya dapatkan predikat opini WTP. “Karena itulah kepala daerah harus punya komitmen menjadi garda terdepan, mewujudkan pemerintahan bersih bebas korupsi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPK Kaltim, Dadek Nandemar menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah atas kerjasama yang baik. Utamanya saat pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah. “Ini sudah menjadi tugas BPK, kami harap ke depannya kerjasama ini terus berlanjut,” serunya.
Dia juga menambahkan, pemeriksaan pengelolaan duit daerah itu tujuannya tak lain untuk mencari tahu, apakah manajemen keuangan tiap daerah ini sehat atau tidak. “Kami berharap pimpinan DPRD dan kepala daerah bisa bekerja sama untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” pungkasnya. (*)
