KPK dan Kejaksaan Kawal Proyek Besar dan Strategis di Kukar
Sebelas proyek besar di Kukar kini dalam monitoring KPK. Kejaksaan Negeri Kukar juga memonitor 58 proyek strategis di kabupaten ini.
Tenggarong, intuisi.co—Sebelas proyek pembangunan yang menghabiskan anggaran besar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, telah dimasukkan ke dalam sistem Monitoring Center for Prevention (MCP). Proyek-proyek tersebut termasuk pembangunan pasar Tangga Arung senilai Rp153 miliar, pembangunan RSUD Muara Badak, penanganan penahan abrasi Samboja, pengadaan material bedah rumah, pelebaran Jalan Mayjen Sutoyo menuju KH Dewantara Tenggarong, pembangunan SPAM Samboja, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan dermaga Samboja, pembangunan Puskesmas Sebulu 3, dan pembuatan waterboom di Pulau Kumala.
Menurut Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, proyek-proyek tersebut harus menjadi perhatian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi penanggung jawabnya. KPK juga akan memantau langsung pelaksanaan pembangunan ini.
“Proyek di Kukar di-monitoring KPK melalui sistem MCP. Akhir bulan ini akan kami cek progresnya supaya berjalan maksimal,” katanya, Rabu, 15 Maret 2023.
Edi Damansyah juga mengungkapkan bahwa ada 58 Proyek Strategis Daerah yang diawasi oleh Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan MoU atau perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut terlaksana dengan baik dan tidak terjadi penyelewengan.
Meskipun sudah memasuki akhir triwulan pertama 2023, belum ada kegiatan fisik yang berjalan. Progres lelang proyek pembangunan baru mencapai 25 persen. Edi Damansyah berharap proyek fisik sudah dapat berjalan pada bulan depan.
Namun, beberapa OPD lambat dalam melakukan lelang, terutama untuk proyek besar. Meskipun begitu, Edi memaklumi hal tersebut karena proses perencanaan bersamaan dengan kegiatan fisik pada tahun berjalan.
Edi ingin seluruh jajarannya dapat beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan pola pikir dan budaya kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bila hal ini dapat diatasi, ia meyakini birokrasi di Kutai Kartanegara akan berjalan dengan baik.
“Ada kelemahan di birokrasi. Kenapa secara nasional melakukan kebijakan reformasi birokrasi, tidak lain untuk mengubah mindset dan budaya kerja. Saya optimis, 2023 akan lebih baik,” tandasnya. (*)
