Di Tengah Keterbatasan APBN, Transmigrasi Nasional di Kalimantan Timur Masih Berjalan

Samarinda, intuisi.co – Hasan, Kepala Bidang Transmigrasi, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, menatap peta yang tergantung di dinding ruang kerjanya. Ia menunjuk tiga titik berwarna merah yang tersebar di wilayah provinsi tersebut. “Ini adalah lokasi transmigrasi nasional di Kalimantan Timur,” katanya.

Lokasi-lokasi itu adalah daerah Maloy di Kutai Timur, Muara Komam dan Kerang di Kabupaten Paser. Ketiganya merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal dan mengurangi kepadatan penduduk di pulau-pulau padat seperti Jawa, Bali, dan Madura.

Hasan menjelaskan bahwa daerah Muara Komam merupakan program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sedangkan dua kawasan lainnya, Maloy dan Kerang, merupakan kawasan prioritas nasional yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kladen.

“Kami bertugas untuk menyiapkan lahan, sarana, dan prasarana bagi para transmigran,” ujarnya. “Kami juga membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengembangkan usaha-usaha produktif.”

Salah satu kawasan yang masih terbuka untuk penempatan transmigran adalah Desa Kerang di Kabupaten Paser. Desa ini memiliki kapasitas untuk menampung 200 kepala keluarga (KK). Namun, hingga saat ini baru terisi 60 KK.

“Penempatan pertama terdiri dari 40 KK yang berasal dari daerah asal, seperti Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara,” ungkap Hasan. “Penempatan kedua dari 20 KK yang telah ditempatkan pun 15 KK dari setempat atau dari Kabupaten Paser dan 5 KK berasal dari daerah asal.”

Hasan mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mengisi sisa 140 KK yang masih kosong di Desa Kerang. Namun, ia mengakui bahwa hal ini tidak mudah. Sebab, kewenangan untuk menentukan jumlah dan asal transmigran berada di tangan pemerintah pusat.

“Kami hanya menerima data dan menjadi pelaksana,” katanya. “Kami tidak bisa mengajukan permintaan atau usulan.”

Selain itu, Hasan juga mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program transmigrasi nasional sangat terbatas. Ia mencontohkan bahwa pada tahun 2023, secara nasional hanya dilakukan transmigrasi sebanyak 120 KK. Dari jumlah itu, Kalimantan Timur tidak mendapat jatah sama sekali.

“Padahal, kami masih memiliki banyak lahan yang potensial untuk dikembangkan,” keluhnya. “Kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan perhatian lebih kepada program transmigrasi nasional, terutama di Kalimantan Timur.”

Hasan berharap bahwa dengan adanya transmigrasi nasional, daerah-daerah di Kalimantan Timur bisa lebih maju dan sejahtera. Ia juga berharap bahwa para transmigran bisa hidup harmonis dengan masyarakat setempat dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Transmigrasi nasional bukan hanya soal memindahkan orang, tapi juga membangun daerah dan bangsa,” tuturnya. (DisnakertransKaltim/Adv/Ina)