Samarinda, intuisi.co – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim)
Firnadi Ikhsan, memberikan penjelasan mengenai revisi proyeksi alokasi dana fiskal untuk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026.
Menurut Firnadi, jumlah dana yang dialokasikan bersifat fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh hasil evaluasi serta perkembangan potensi pendapatan daerah yang selalu diawasi secara berkala.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu cemas meski alokasi dana fiskal diperkirakan turun dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun. Firnadi menegaskan bahwa perubahan anggaran tersebut adalah hal yang normal dalam proses penganggaran daerah dan masih memungkinkan untuk disesuaikan ke arah yang lebih positif.
“Anggaran daerah tidak tetap setiap tahunnya. Perubahan ini disebabkan oleh evaluasi rutin dan pemantauan terhadap potensi pendapatan daerah yang terus berubah,” ujar Firnadi pada Minggu (01/6/2025).
Legislator tersebut optimistis bahwa dengan pengelolaan keuangan yang baik serta kerja sama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, kondisi pendanaan akan terus membaik. Ia juga menekankan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat meski ada fluktuasi dalam dana yang diterima.
“Penyesuaian proyeksi dana ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Pemerintah daerah sudah mempersiapkan berbagai langkah strategis untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia,” tambahnya.
Firnadi juga menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk selalu mengawasi dan mendukung langkah pemerintah dalam menjaga kestabilan fiskal daerah agar pembangunan di Kalimantan Timur berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji membenarkan, bahwa revisi proyeksi alokasi dana fiskal untuk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026 mengindikasikan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Proyeksi APBD Kaltim untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp18 triliun, turun dari Rp21 triliun pada tahun 2025.
Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pusat yang mempengaruhi pendapatan daerah dan ketergantungan pada sektor komoditas global, terutama batu bara.
Meskipun terjadi penurunan, pemerintah daerah tetap fokus pada empat prioritas pembangunan untuk mencapai generasi emas, dengan alokasi anggaran untuk pendidikan (20 persen) dan kesehatan (10 persen) tetap dipertahankan. Selain itu, infrastruktur juga menjadi prioritas dengan anggaran sekitar Rp4-5 triliun.
Seno Aji, juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan mencari sumber pendapatan lain di luar pendapatan pusat dan PAD. (adv/rfh/ara)
