Kasus Honor Disdikbud Kukar, Praktisi Hukum Jelaskan Peran Bankaltimtara

intuisi

12 Agu 2026 20:02 WITA

Disdikbud Kukar
Disdikbud Kukar. (istimewa/dok.intuisi.co)

Tenggarong, intuisi.co– Dugaan penyimpangan pembayaran honor tenaga non-ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara (Disdikbud Kukar) tidak dapat serta-merta dibebankan kepada pihak yang berada di ujung proses pembayaran.

Praktisi hukum Muhammad Iqbal menilai penyidik perlu menelusuri secara rinci setiap tahapan, terutama untuk mengetahui kapan perubahan data terjadi, siapa yang melakukan, serta atas kewenangan siapa perubahan tersebut dilakukan.

Menurut Iqbal, Bankaltimtara sebagai bank operasional pemerintah daerah memiliki posisi yang berbeda dengan pejabat atau organisasi perangkat daerah yang menyiapkan dan memverifikasi dokumen pembayaran.

Karena itu, penentuan tanggung jawab hukum tidak cukup hanya melihat pihak yang terakhir menyalurkan uang. Seluruh rangkaian administrasi perlu diperiksa, mulai dari dokumen awal, proses verifikasi, persetujuan, penerbitan perintah pencairan, hingga dokumen yang akhirnya diterima dan dilaksanakan bank.

“Jadi, ukurannya sederhana: data itu berubah di tahapan siapa, dilakukan oleh siapa, disetujui oleh siapa, dan akhirnya dieksekusi oleh siapa. Pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada bukti, kesalahan dan hubungan sebab akibat, bukan sekadar karena jabatan atau nama institusinya,” kata Iqbal dalam keterangannya.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Disdikbud Kukar Tahun Anggaran 2025. Dalam pemeriksaannya, BPK mencatat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dengan nilai sekitar Rp36,7 miliar. Pembayaran tersebut disalurkan melalui Bankaltimtara sebagai bank operasional mitra pemerintah daerah.

Iqbal menjelaskan, mekanisme pengelolaan keuangan daerah memang membagi kewenangan kepada sejumlah pejabat. Pembagian tersebut merupakan bagian dari sistem pengendalian dalam pengelolaan APBD agar setiap tahapan pembayaran memiliki pihak yang bertanggung jawab.

Pada tahap awal, organisasi perangkat daerah menyiapkan data dan dokumen pembayaran sesuai kebutuhan dan dasar penganggaran. Dalam prosedur pembayaran langsung, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atau PPK Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen, perhitungan nominal, serta kebenaran materiil mengenai hak pihak yang menagih.

Setelah proses tersebut dilakukan, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar atau SPM. Dokumen tersebut kemudian masuk ke tahapan Kuasa Bendahara Umum Daerah. Kuasa BUD melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan SPM, perhitungan tagihan, serta ketersediaan dana sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D.

Pembagian kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 148, dan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan teknis mengenai pengelolaan keuangan daerah kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Menurut Iqbal, rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pengujian mengenai kebenaran data penerima dan hak seseorang untuk memperoleh pembayaran berada pada tahapan administrasi pemerintah daerah.

Praktisi Hukum2
Praktisi hukum Muhammad Iqbal. (istimewa)

Ada Prosedur yang Harus Dipatuhi

Pihak yang menyiapkan, memverifikasi, dan menyetujui dokumen memiliki kewenangan sesuai tahapannya sebelum perintah pembayaran sampai kepada bank. Sementara itu, bank memiliki fungsi menjalankan transfer berdasarkan perintah pembayaran yang diterima dan telah disahkan.

“Bank bertanggung jawab memastikan dana disalurkan sesuai perintah yang sah,” ujarnya.

Dengan demikian, keberadaan bank dalam rantai pembayaran tidak serta-merta menjadikannya sebagai pihak yang menentukan siapa yang berhak menerima honor. Meski demikian, Iqbal menegaskan posisi bank sebagai pelaksana transfer bukan berarti bank dapat mengabaikan pemeriksaan dalam proses pembayaran.

Menurut dia, pemeriksaan bank berfokus pada aspek formal dan teknis dari perintah transfer. Hal tersebut antara lain mencakup kelengkapan informasi dalam perintah transfer, kewenangan pihak yang memberikan perintah, kecukupan dana, autentikasi, serta kesesuaian data yang diterima.

Pemeriksaan juga dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dan prosedur operasional yang berlaku antara bank dengan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai pelaksanaan transfer dana antara lain diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Ketentuan tersebut mengatur informasi yang harus termuat dalam perintah transfer, kelengkapan informasi, autentikasi, ketersediaan dana, serta pelaksanaan transfer sesuai dengan isi perintah yang diterima.

Dalam alur administrasi APBD tersebut, Iqbal menilai bank tidak ditempatkan sebagai pihak yang harus menguji kembali kebenaran materiil mengenai apakah seseorang benar-benar berhak memperoleh honor. Pengujian tersebut sudah berlangsung dalam rangkaian administrasi sebelum perintah pembayaran diterbitkan.

Namun, posisi tersebut juga tidak memberikan kewenangan kepada bank untuk mengubah data pembayaran secara sepihak. “Jika terdapat perbedaan antara SP2D dan data pembayaran, bank seharusnya meminta dokumen koreksi yang resmi,” katanya.

Karena itu, jika terdapat perbedaan antara dokumen yang sebelumnya telah diverifikasi dengan dokumen yang kemudian diterima bank, persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui bukti administrasi maupun jejak elektronik.

Iqbal menilai dugaan perubahan lampiran pembayaran harus ditelusuri secara berlapis. Penyidik perlu membandingkan daftar penerima awal dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta lampirannya. Setelah itu, dokumen tersebut perlu dibandingkan dengan hasil verifikasi PPK-SKPD, SPM dan surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA, SP2D, hingga berkas pembayaran yang benar-benar diterima oleh bank.

Perbandingan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan data dan pada tahap mana perbedaan tersebut mulai muncul. Selain dokumen fisik, menurut Iqbal, penyidik juga perlu memeriksa jejak elektronik yang tersimpan dalam sistem.

Jejak tersebut antara lain identitas pengguna, waktu perubahan, riwayat persetujuan, tanda tangan elektronik, dokumen koreksi, catatan penerimaan bank, jurnal transaksi, serta hasil rekonsiliasi.

Pemeriksaan terhadap jejak digital menjadi penting apabila terdapat dugaan perubahan data dalam sistem elektronik. Sebab, setiap tahapan dapat meninggalkan informasi mengenai siapa yang mengakses, mengubah, atau memberikan persetujuan terhadap suatu dokumen.

Pasal 76 dan Pasal 77 UU Transfer Dana mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, hasil cetak, dan tanda tangan elektronik dalam kegiatan transfer sebagai alat bukti yang sah. Adapun Pasal 78 mengatur beban pembuktian kepada penyelenggara atau pengendali sistem apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan transfer yang menimbulkan kerugian.

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap sistem dan dokumen menjadi penting untuk menentukan apakah kesalahan terjadi sebelum perintah pembayaran sampai ke bank atau justru terjadi ketika proses transfer dilakukan.

Bank Bisa Bertanggung Jawab Jika Terbukti

Iqbal tidak menutup kemungkinan bank dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, menurut dia, hal tersebut harus didasarkan pada bukti konkret mengenai pelanggaran dalam pelaksanaan kewenangan bank.

Bank dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti menyalurkan dana berbeda dari perintah yang sah, menerima perubahan tanpa otorisasi, atau terdapat kesalahan petugas maupun sistem bank.

Artinya, posisi bank tidak dapat dinilai hanya berdasarkan fakta bahwa dana pembayaran berakhir di rekening penerima melalui bank tersebut.

Yang harus diuji adalah apakah transfer yang dilakukan sesuai dengan perintah resmi, apakah dokumen yang diterima autentik, serta apakah terdapat tindakan aktif atau kelalaian dari pihak bank yang menyebabkan terjadinya pembayaran bermasalah.

“Apabila data dari pemerintah daerah memang sudah keliru sebelum diterima bank dan bank hanya menjalankan perintah yang autentik serta lengkap, bank tidak otomatis dapat dipersalahkan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan pembuktian sebagai dasar utama untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Jika kesalahan telah terjadi pada tahap penyusunan atau verifikasi dokumen pemerintah daerah, maka pihak yang memiliki kewenangan pada tahapan tersebut harus diperiksa.

Sebaliknya, jika ditemukan adanya perubahan setelah dokumen resmi diterima bank atau terdapat pelaksanaan transfer yang tidak sesuai perintah, maka tanggung jawab pihak perbankan juga perlu diuji. Karena itu, penyidik perlu melihat hubungan antara tindakan, kewenangan, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan.

Perkara dugaan penyimpangan pembayaran honor tenaga non-ASN Disdikbud Kukar masih dalam proses hukum. Hingga naskah ini diterbitkan, belum terdapat putusan pengadilan yang menetapkan pertanggungjawaban hukum pihak tertentu dalam pembayaran tersebut.

Karena proses penyidikan masih berlangsung, penentuan siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan juga belum dapat disimpulkan.

Dalam konteks tersebut, keterangan Iqbal lebih menekankan pentingnya melihat perkara berdasarkan rantai administrasi pembayaran, bukan semata-mata berdasarkan lembaga yang melakukan transfer.

Pembayaran melalui bank merupakan tahapan akhir dari sebuah proses yang sebelumnya melibatkan penyusunan dokumen, verifikasi, persetujuan, penerbitan SPM, penerbitan SP2D, hingga instruksi kepada bank operasional. Setiap tahapan memiliki kewenangan dan tanggung jawab berbeda.

Karena itu, untuk mengungkap dugaan penyimpangan pembayaran honor tersebut, pemeriksaan terhadap dokumen awal, perubahan lampiran, tanda tangan, sistem elektronik, hingga catatan transaksi menjadi bagian penting dari proses pembuktian.

Menurut Iqbal, penentuan pihak yang bertanggung jawab pada akhirnya harus didasarkan pada bukti, bukan semata-mata posisi seseorang atau nama institusi yang terlibat dalam alur pembayaran.

“Jadi, ukurannya sederhana: data itu berubah di tahapan siapa, dilakukan oleh siapa, disetujui oleh siapa, dan akhirnya dieksekusi oleh siapa.”

Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk memastikan proses hukum tidak berhenti pada pihak yang berada di ujung rantai pembayaran, tetapi benar-benar mengungkap di mana dugaan penyimpangan terjadi dan siapa yang memiliki kewenangan atas tahapan tersebut.

Hingga naskah ini diterbitkan, proses hukum masih berjalan dan belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pihak tertentu bersalah dalam perkara pembayaran honor tenaga non-ASN Disdikbud Kukar. (rio/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!