Tenggarong, intuisi.co – Posisi Bankaltimtara dalam perkara dugaan penyimpangan pembayaran honor tenaga non-ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara (Disdikbud Kukar) menjadi bagian yang perlu ditelusuri secara cermat. Sebab, dalam mekanisme pembayaran anggaran daerah, kewenangan memverifikasi kebenaran materiil penerima dan kewajiban bank sebagai pelaksana transfer berada pada tahapan yang berbeda.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara, La Ode Ali Imran, mengatakan bank operasional pemerintah daerah pada dasarnya menjalankan pembayaran berdasarkan perintah resmi yang telah diterbitkan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Menurut dia, dalam posisi tersebut, bank menjalankan fungsi sebagai paying agent atau agen pembayar. “Bank tidak memiliki wewenang menguji ulang kelayakan materiil dari daftar penerima yang dikirim oleh pemerintah daerah,” kata La Ode dalam keterangan tertulis.
Meski demikian, La Ode menegaskan bukan berarti bank tidak memiliki kewajiban dalam menjalankan proses transfer. Bank tetap harus memeriksa aspek formal dan teknis dari perintah pembayaran, termasuk autentikasi, kelengkapan informasi, serta kesesuaian data dengan perintah resmi yang diterima.
Pembagian kewenangan ini menjadi penting dalam mengurai perkara pembayaran honor tenaga non-ASN Disdikbud Kukar. Dana pembayaran sebelumnya disalurkan melalui Bankaltimtara sebagai bank operasional pemerintah daerah.
Dengan demikian, untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan masing-masing pihak, menurut La Ode, tidak cukup hanya melihat siapa yang melakukan transfer. Penelusuran harus dilakukan terhadap seluruh rantai administrasi, sejak proses verifikasi daftar penerima, penerbitan dokumen pembayaran, hingga perintah pencairan dan pelaksanaan transfer oleh bank.
Dalam resume Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kukar 2025, BPK mencatat adanya pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pendidikan yang tidak sesuai ketentuan. Temuan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp36.746,95 juta atau sekitar Rp36,75 miliar.
BPK kemudian merekomendasikan Bupati Kukar memerintahkan Kepala Disdikbud untuk memproses penyelesaian dan penyetoran dana ke kas daerah. Namun, dalam resume LHP yang dipublikasikan tersebut tidak terdapat rekomendasi khusus kepada Bankaltimtara.
Keterangan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat. Sebab, yang tersedia untuk publik merupakan dokumen resume, bukan keseluruhan LHP maupun kesimpulan dari proses penyidikan perkara yang saat ini masih berjalan.
Karena itu, belum dapat disimpulkan dari dokumen tersebut mengenai ada atau tidaknya keterlibatan pihak perbankan dalam dugaan penyimpangan pembayaran. La Ode mengatakan pembagian tanggung jawab dalam mekanisme pembayaran APBD telah diatur dalam sejumlah regulasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, misalnya, mengatur bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterima dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Pasal 149 ayat (1) PP 12/2019 menjadi salah satu dasar dalam tahapan tersebut. Dalam proses penerbitan SP2D, Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, menguji perhitungan tagihan, serta memastikan ketersediaan dana sebelum menerbitkan perintah pencairan.
SP2D yang telah diterbitkan kemudian menjadi dasar bagi bank operasional untuk melaksanakan pembayaran sesuai perintah yang diterima.
Sementara itu, Pasal 121 ayat (2) PP 12/2019 menyatakan pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen dasar penerimaan maupun pengeluaran APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat penggunaan dokumen tersebut.
Pembagian tanggung jawab serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 18 ayat (2) memberikan kewenangan kepada PA/KPA untuk menguji kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak yang menagih.
Ketentuan tersebut juga menempatkan tanggung jawab atas kebenaran materiil pada pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen dasar pengeluaran.
Sementara itu, ketentuan teknis dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur bahwa dalam pembayaran langsung, PPK-SKPD atau PPK Unit SKPD melakukan verifikasi sebelum PA/KPA menerbitkan SPM.
Setelah itu, Kuasa BUD memproses SP2D dan menyampaikannya kepada bank operasional untuk mencairkan dana dari Rekening Kas Umum Daerah sesuai perintah pembayaran.
Ada Perbedaan Lampiran

Persoalan menjadi lebih kompleks setelah muncul keterangan mengenai adanya perbedaan lampiran antara dokumen yang telah diverifikasi pemerintah daerah dan dokumen yang sampai ke pihak perbankan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri sebelumnya mengungkap adanya perbedaan antara lampiran yang telah diverifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan lampiran yang sampai ke perbankan.
“Di perbankan mereka menganggap dokumen itu memang yang harus dieksekusi karena sudah bersamaan dengan lembar-lembar yang sah. Ternyata setelah diperiksa terdapat perbedaan lampiran,” ujar Aulia saat peluncuran SP2D Online di Tenggarong, 17 Juni 2026.
Menurut Aulia, dalam mekanisme pembayaran sebelumnya, dokumen yang telah selesai diproses harus dicetak dan dibawa secara fisik ke bank.
Mekanisme tersebut kemudian mengalami perubahan setelah Pemerintah Kabupaten Kukar meluncurkan sistem SP2D Online pada Juni 2026. Melalui sistem tersebut, pengiriman dokumen fisik digantikan dengan pengiriman data secara elektronik.
Namun, peluncuran sistem tersebut berlangsung setelah tahun anggaran 2025 yang menjadi objek pemeriksaan BPK.
Karena itu, sistem baru tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan yang terjadi pada mekanisme pembayaran tahun sebelumnya. Penelusuran terhadap dokumen dan proses pembayaran 2025 tetap menjadi bagian penting dalam mengungkap bagaimana perbedaan lampiran tersebut dapat terjadi.
Dalam konteks inilah, posisi masing-masing pihak perlu dilihat berdasarkan tahapan kewenangannya.
La Ode mengatakan penentuan tanggung jawab tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat pihak yang berada pada tahap akhir pembayaran. Penyidik perlu menelusuri dokumen, tanda tangan, data, serta jejak administrasi dan digital dalam setiap tahapan.
Bankaltimtara Tidak Menentukan Penerima
Selain PP 12/2019 dan UU Perbendaharaan Negara, pelaksanaan transfer dana juga memiliki ketentuan tersendiri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur kewajiban penyelenggara transfer dalam melaksanakan perintah yang diterima.
Pasal 14 mengatur penyelenggara melaksanakan transfer sesuai isi perintah yang diterima, ketentuan perundang-undangan, serta perjanjian dengan pihak pemberi perintah.
Sementara Pasal 15 antara lain mensyaratkan kelengkapan informasi, ketersediaan dana, autentikasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan transfer dana.
Dari rangkaian ketentuan tersebut, La Ode menilai perlu dibedakan antara kewenangan menentukan siapa yang berhak menerima pembayaran dan kewajiban bank untuk mengeksekusi transfer.
Dalam kasus pembayaran honor Disdikbud Kukar, penentuan hak penerima dan kebenaran materiil dokumen berada pada pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran.
Bank kemudian menjalankan perintah pembayaran yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti bahwa pihak tertentu mengetahui, ikut mengubah, atau terlibat dalam perubahan data pembayaran, persoalannya tentu menjadi berbeda.
Karena itu, dugaan perubahan lampiran pembayaran perlu diuji melalui bukti yang konkret. “Siapa yang menaruh tanda tangan di atas berkas, siapa yang memanipulasi data, dan siapa yang menyalahgunakan wewenang, semuanya akan diuji oleh penyidik Kejaksaan dan Kepolisian,” kata La Ode.
Menurut dia, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan hubungan antara suatu tindakan dengan kewenangan serta akibat hukum yang ditimbulkannya.
Dengan kata lain, pelaksanaan transfer oleh bank tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa bank bertanggung jawab atas kebenaran materiil seluruh data penerima. Namun, bank tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kewenangannya.
Dua Proses Hukum
Perkara dugaan penyimpangan pembayaran honor tenaga non-ASN Disdikbud Kukar saat ini masih berjalan. Polres Kukar bersama Subdit Tipikor Polda Kalimantan Timur menangani perkara dugaan penyimpangan pembayaran tersebut.
Berdasarkan keterangan kepolisian pada 3 Agustus 2026, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti. Hingga saat itu, belum ada tersangka yang ditetapkan. Proses penyidikan tersebut nantinya akan menentukan pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan dugaan penyimpangan, berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik.
Di sisi lain, terdapat perkara berbeda yang juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendidikan di Kukar. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyidik dugaan penyalahgunaan pembayaran TPP guru ASN dan insentif guru non-ASN tahun anggaran 2020–2025.
Dalam proses penyidikan tersebut, penyidik telah mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari Disdikbud Kukar.
Kedua perkara tersebut memiliki objek dan rentang waktu yang berbeda. Karena itu, proses hukumnya perlu dilihat secara terpisah hingga penyidik masing-masing lembaga memperoleh kesimpulan berdasarkan alat bukti.
Dalam perkara pembayaran honor tenaga non-ASN, posisi Bankaltimtara juga masih harus dilihat berdasarkan dokumen dan fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.
Keterangan akademisi hukum memberikan kerangka untuk memahami bahwa pembayaran APBD melibatkan sejumlah tahapan dan pejabat dengan kewenangan yang berbeda. Mulai dari verifikasi hak penerima, penerbitan SPM, penerbitan SP2D, hingga pelaksanaan transfer melalui bank operasional.
Pada akhirnya, siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tidak dapat ditentukan hanya dari posisi suatu lembaga dalam rantai pembayaran. Penentuan tersebut harus didasarkan pada kewenangan, tindakan, dokumen yang ditandatangani, serta bukti keterlibatan masing-masing pihak.
Hingga berita ini diterbitkan, proses hukum kedua perkara tersebut masih berjalan dan belum menghasilkan kesimpulan akhir mengenai pertanggungjawaban para pihak. (rio/ara)



