Jakarta, intuisi.co — Karbon kini berada di persimpangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melihat pasar karbon sebagai bagian dari diplomasi dan kerja sama kehutanan Indonesia di tingkat global.
Namun, di sisi lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) serta Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengingatkan agar perdagangan karbon tidak menjadi solusi semu yang mengalihkan perhatian dari kewajiban mengurangi emisi secara nyata.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Jumhur Hidayat, bahkan menyebut pasar karbon sebagai “perdagangan gaib” yang berpotensi menghasilkan nilai hingga ribuan triliun rupiah.
Menurut Jumhur, pengelolaan karbon tidak semata berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Jika dikelola dengan tepat, karbon juga dapat dikonversi menjadi kredit karbon yang memiliki nilai ekonomi dan diperjualbelikan melalui pasar karbon.
“Itu bisa jadi bisnis, di mana dijualnya, ya di pasar karbon,” kata Jumhur dalam keterangan tertulisnya pada Ahad (26/7/2026).
Jumhur mencontohkan rehabilitasi kawasan mangrove sebagai salah satu kegiatan pemulihan lingkungan yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi melalui mekanisme karbon.
Menurut dia, penanaman dan pemeliharaan mangrove seluas satu hektare selama tiga tahun membutuhkan biaya sekitar Rp200 juta. Sementara itu, nilai ekonomi karbon yang dihasilkan berpotensi mencapai Rp1,5 miliar berdasarkan asumsi harga karbon tertentu.
Lebih lanjut dia menerangkan, kawasan mangrove misalnya. Dengan luas area 1 ha bisa menyerap 3.000 ton Co2 equivalen. Saat ini harga karbon berkisar 7-10 dolar AS per ton karbon Co2, bahkan bisa sampai 90 dolar AS. Lalu ambil di tengah-tengah saja harganya misalnya 30 dolar AS.
Jadi bila dihitung 30 dolar AS dikalikan 3.000 ton maka hasilnya mencapai 90.000 dolar AS atau setara Rp 1,5 miliar. “Padahal modalnya hanya Rp 200 juta dan dalam 3 tahun bisa dapat Rp 1,5 miliar,” jelasnya.
Perhitungan tersebut menggambarkan potensi ekonomi yang ingin didorong pemerintah melalui pengelolaan karbon. Namun, nilai tersebut sangat bergantung pada kemampuan proyek menghasilkan unit karbon yang memenuhi ketentuan serta harga yang terbentuk di pasar.
Jumhur mengatakan minat terhadap perdagangan karbon Indonesia juga mulai datang dari sejumlah investor asing. Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan besarnya perhatian pasar internasional terhadap potensi karbon Indonesia.
Namun, ia menegaskan peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan terlebih dahulu oleh Indonesia.
“Saya sebutnya ini perdagangan gaib, sebab barangnya tidak terlihat tapi harganya bisa ribuan triliun rupiah. Saat ini semua orang (negara) matanya ke kita semua. Nah maksud saya dalam perdagangan gaib ini kita (Indonesia) ikut serta gitu lho. Saya selaku Menteri LH lebih konsen mengutamakan kita bangsa Indonesia untuk melakukan perdagangan karbon ini,” tegasnya.
Besarnya potensi tersebut tidak terlepas dari kebutuhan pendanaan untuk mencapai target penurunan emisi Indonesia. Jumhur mengatakan ekonomi karbon menjadi salah satu sektor penting karena kebutuhan pembiayaan iklim nasional sangat besar.
Berdasarkan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), Indonesia memiliki target penurunan emisi pada 2030 yang menurut Jumhur membutuhkan biaya hingga lebih dari Rp50.000 triliun.
“Itu tidak mungkin dilakukan pemerintah. Akhirnya ada skema-skema, bisa complient atau voluntary, mandatory dan lain sebagainya. Semua dilakukan dalam rangka menekan emisi atau menyerap emisi karbon tadi,” terangnya.
Kredibilitas Karbon Hutan Jadi Penentu
Kendati demikian, potensi ekonomi tersebut sekaligus menghadirkan tantangan lain, yakni memastikan karbon yang dihasilkan dari proyek kehutanan Indonesia memiliki kredibilitas di mata pasar.
Director Climate Policy Initiative, Tiza Mafira, mengatakan perkembangan perdagangan karbon kehutanan Indonesia akan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan pasar terhadap unit karbon yang dihasilkan.
Menurut Tiza, tingkat kepercayaan tersebut pada akhirnya turut menentukan apakah karbon dari hutan Indonesia dapat memperoleh harga premium di pasar.
“Perlu dilihat nanti harga pasar karbon hutan Indonesia seperti apa, apakah cukup dipercaya pasar sehingga bisa mendapatkan harga premium atau tidak,” kata Tiza.
Menurutnya, kualitas tata kelola menjadi faktor penting dalam menentukan kepercayaan terhadap unit karbon. Semakin kuat sistem verifikasi, pencatatan, dan pengawasan, semakin besar peluang unit karbon Indonesia memperoleh kepercayaan dari pembeli.
Dalam konteks tersebut, posisi Kementerian Kehutanan menjadi salah satu institusi kunci dalam implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan.
Mekanisme perdagangan karbon hutan saat ini dijalankan melalui skema carbon offset resmi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026.
Tiza mengatakan Kementerian Kehutanan memiliki peran sebagai gatekeeper untuk memastikan proyek karbon sektor kehutanan memenuhi ketentuan dan memiliki kredibilitas.
“Peran Menhut sangat sentral dan krusial sebagai gatekeeper utama,” ujar Tiza.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Melalui sistem tersebut, Kementerian Kehutanan melakukan validasi dan pengawasan terhadap proyek karbon yang tercatat.
Pengawasan tersebut menjadi penting untuk mencegah terjadinya klaim ganda atau double counting. Jika satu pengurangan atau penyerapan emisi diklaim oleh lebih dari satu pihak, kepercayaan terhadap unit karbon yang diperdagangkan dapat terganggu.
“Lewat Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), Kemenhut memvalidasi dan mengawasi jalannya proyek agar tidak terjadi klaim ganda atau ouble counting, sehingga menjaga kepercayaan pasar baik domestik maupun internasional,” ungkapnya.
Karbon Disorot Organisasi Masyarakat Sipil
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih berhadapan dengan berbagai kebijakan pembangunan yang berisiko memperluas eksploitasi sumber daya alam.
Salah satu isu yang disoroti organisasi lingkungan tersebut ialah skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan perdagangan karbon. Skema tersebut dinilai berisiko mengkomodifikasi fungsi ekologis hutan dan membuka ruang greenwashing bagi industri pencemar apabila tidak disertai pengurangan emisi yang nyata.
“Krisis iklim tidak bisa diselesaikan dengan menjadikan hutan sebagai komoditas dan karbon sebagai barang dagangan,” kata Musdalifah Jamal, Pengampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Walhi Nasional.
Perlindungan lingkungan, sambung dia, harus bertumpu pada pengurangan emisi yang nyata, penghentian ketergantungan pada energi dan industri kotor, serta pengakuan atas hak masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama wilayah ekologis Indonesia.
“Konsesi karbon di banyak tempat mengusir masyarakat adat dan komunitas lokal dari ruang hidup mereka,” katanya lagi.
Sementara itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, perdagangan karbon bukan jalan keluar dari krisis iklim. Kebijakan ini justru memperdalam komodifikasi alam, mengubah hutan, gambut, mangrove, dan wilayah adat menjadi “aset karbon” yang diperjualbelikan demi kepentingan pasar dan investor.
Melky Nahar, Koordinator Jatam dalam rilis Mei lalu menyebut, alih-alih memaksa pengurangan emisi di sumbernya, pasar karbon memberi ruang bagi korporasi besar untuk terus mencemari sambil membeli klaim ‘penurunan emisi’ dari tempat lain.
“Dalam skema seperti ini, polusi tidak dihentikan, tapi hanya dipindahkan ke dalam bahasa akuntansi karbon, sertifikasi, dan transaksi finansial,” ujarnya.
Perdagangan karbon, katanya, berangkat dari logika berbahaya, yakni memandang hutan semata stok karbon, bukan lagi ruang hidup, ruang budaya, dan sumber penghidupan, dan wilayah masyarakat adat.
Ketika hutan adat, masuk ke dalam skema registrasi unit karbon yang menguat bukan perlindungan hak, melainkan kontrol teknokratis atas wilayah.
Melky bilang, skema karbon berisiko melahirkan pembatasan akses masyarakat terhadap hutan atas nama perlindungan stok karbon, sekaligus memperbesar potensi konflik tenurial. (ara/rio)



