
Tenggarong, intuisi.co— Pendataan, pemantauan, hingga langkah penindakan terhadap warga negara asing (WNA) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) seiring berkembangnya aktivitas pembangunan, investasi, dan pariwisata di wilayah tersebut.
Pengawasan itu tidak hanya menjadi tugas satu instansi. Pemerintah daerah mendorong pertukaran informasi dan koordinasi lintas lembaga agar keberadaan serta aktivitas WNA di Kukar dapat dipantau sejak dini.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) Tingkat Kabupaten Kukar Tahun 2026 yang digelar di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Ballroom Pesanggrahan Lantai 5.
Rapat melibatkan berbagai unsur, di antaranya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Kodim 0906/Kukar, Polres Kukar, Kejaksaan Negeri Kukar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan peningkatan mobilitas WNA merupakan bagian dari perkembangan aktivitas di Kukar dan wilayah sekitarnya.
“Oleh karena itu, pengawasan terhadap orang asing menjadi sangat penting. Bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan semua warga negara asing yang berada di Kukar memiliki dokumen yang sah, aktivitas yang jelas, dan memberikan manfaat bagi daerah serta tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban,” tegasnya pada Rabu (23/9/2026).
Menurut Akhmad Taufik, kedekatan Kukar dengan kawasan IKN membuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA perlu dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Pengawasan tidak hanya menyangkut aspek administrasi keimigrasian, tetapi juga berkaitan dengan keamanan, ketertiban, ketenagakerjaan, investasi, hingga aktivitas lainnya yang dilakukan WNA selama berada di Kukar.
Karena itu, Tim PORA menjadi wadah koordinasi antarlembaga untuk bertukar informasi sekaligus menyamakan langkah dalam memantau keberadaan maupun aktivitas orang asing.
Pengawasan Tak Berhenti di Ruang Rapat
Akhmad Taufik menekankan, pengawasan tidak boleh berhenti pada koordinasi di ruang rapat. Setiap instansi yang tergabung dalam Tim PORA diharapkan dapat melanjutkan hasil koordinasi dengan langkah konkret di lapangan.
Mulai dari pendataan, pemantauan hingga penindakan perlu dilakukan apabila ditemukan aktivitas WNA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Jangan sampai ada orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Kita harus proaktif, deteksi dini dan cegah dini,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara terpadu bukan untuk menghambat masuknya investasi maupun aktivitas orang asing ke Kukar.
Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan daerah dan kepatuhan terhadap aturan.
Dengan kondisi Kukar yang terus berkembang sebagai daerah penyangga IKN, pemerintah daerah ingin memastikan mobilitas WNA berlangsung secara tertib dan memberikan dampak positif bagi daerah.
“Dengan pengawasan yang baik, Kukar harus tetap kondusif, aman, dan ramah investasi,” tambahnya.
Melalui penguatan koordinasi Tim PORA, Pemkab Kukar berharap pertukaran informasi antarlembaga dapat semakin cepat. Respons terhadap persoalan yang berkaitan dengan orang asing juga diharapkan dapat dilakukan sejak dini.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga Kukar tetap aman dan kondusif di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan, investasi, serta mobilitas masyarakat dan orang asing di kawasan penyangga IKN. (ani/adv/rio)



