Kukar Raih TPID Award 2026, Masuk Lima Daerah Berprestasi

intuisi

25 Sep 2026 19:42 WITA

Ekonomi
Wakil Bupati Kukar. Rendi Solihin. (Istimewa)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- Usaha untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok membawa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meraih TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi. Capaian tersebut menempatkan Kukar sebagai satu dari lima daerah di Indonesia yang menerima penghargaan pada kategori tersebut.

Penghargaan nasional itu diberikan atas kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga, memastikan pasokan kebutuhan pokok, memperlancar distribusi, serta mempertahankan daya beli masyarakat.

TPID Award 2026 diterima Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

Rakornas tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

Pengumuman penghargaan tersebut berlangsung bersamaan dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026. Forum tersebut menjadi bagian dari agenda nasional yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah dalam membahas pengendalian inflasi serta penguatan ekonomi digital.

Pada kategori Kabupaten/Kota Berprestasi, terdapat lima daerah yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan. Selain Kukar, daerah lainnya yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Sumba Barat.

Bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, penghargaan TPID Award 2026 menjadi bentuk apresiasi atas kerja bersama berbagai pihak dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah. Upaya itu melibatkan TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani hingga masyarakat.

Rendi menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang dilakukan secara berkelanjutan dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia. Namun, ia menegaskan penghargaan bukan merupakan tujuan akhir dari upaya pengendalian inflasi.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya terlihat dari capaian indikator ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau serta pasokan yang tersedia.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat yang ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kutai Kartanegara,” kata Rendi, Jumat (25/09/2026) kepada awak media.

Tantangan untuk mempertahankan capaian tersebut masih cukup besar. Luas wilayah serta karakteristik geografis yang berbeda pada setiap kecamatan membuat kebijakan pengendalian inflasi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Pak Aulia dan saya memiliki komitmen yang sama. Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Perkuat Produksi dan Distribusi

Wakil Bupati Kukar tersebut mengatakan pengendalian inflasi di daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemantauan terhadap angka inflasi. Pemerintah perlu memastikan seluruh rantai pasok berjalan, mulai dari produksi, ketersediaan barang hingga distribusi kepada masyarakat.

Kondisi geografis Kukar yang luas membuat penguatan produksi dan distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan harga. Setiap kecamatan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga pendekatan yang digunakan juga perlu disesuaikan.

“Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” kata Rendi.

Ia berharap TPID Award 2026 dapat menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengendalian inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, capaian tersebut perlu diikuti dengan konsistensi kebijakan agar stabilitas harga dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait juga dinilai menjadi faktor penting. Pelaku usaha, distributor, petani dan masyarakat memiliki peran dalam menjaga kelancaran pasokan sekaligus memastikan kebutuhan pokok dapat diperoleh masyarakat.

Rendi menegaskan TPID Award 2026 bukan menjadi garis akhir bagi upaya pemerintah daerah. Capaian itu justru menjadi dorongan untuk mempertahankan kerja sama yang telah berjalan dan meningkatkan berbagai program yang berkaitan dengan stabilitas harga serta perekonomian daerah.

“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” pungkasnya. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!