Sekda Kukar Jelaskan Pinjaman Daerah Rp820 Miliar di Tengah APBD-P 2026

intuisi

29 Sep 2026 11:03 WITA

APBD-P
Rapat Paripurna Ke-8 Masa Sidang I DPRD di Ruang Sidang Utama DPRD Kab. Kukar. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- Pinjaman daerah sebesar Rp820 miliar kepada Bankaltimtara menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2026.

Sorotan tersebut muncul dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kukar saat pembahasan APBD-P memasuki tahap akhir. Pemerintah daerah kemudian memberikan penjelasan mengenai tujuan, mekanisme, serta dasar penggunaan pinjaman tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kukar.

“Pembahasan APBD-P 2026 selanjutnya akan memasuki tahap pendalaman di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar sebelum mencapai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono pada Selasa (29/9/2026).

Menurut Sunggono, nota keuangan perubahan anggaran yang diajukan pemerintah telah mendapat persetujuan dengan sejumlah catatan dari fraksi-fraksi DPRD. Salah satu catatan yang kembali menjadi perhatian berkaitan dengan kebijakan pinjaman kepada Bankaltimtara.

Menjawab sorotan tersebut, Sunggono menyebut pinjaman Rp820 miliar merupakan fasilitas pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk menjaga likuiditas atau arus kas daerah. Ia mengatakan kebutuhan tersebut muncul karena kondisi keuangan pada awal 2026 belum mencukupi untuk memenuhi sejumlah kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga.

“Yang terjadi di tahun 2026 ini adalah di awal tahun cash flow kita itu tidak mencukupi untuk memenuhi ketentuan kita terhadap kewajiban pihak ketiga,” terang Sunggono usai Rapat Paripurna.

Kewajiban kepada pihak ketiga, kata dia, merupakan bagian dari belanja yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah membutuhkan ketersediaan kas agar pembayaran dapat dilakukan sesuai kewajiban yang telah muncul.

Sunggono menyebut kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah menggunakan instrumen pinjaman jangka pendek. Berdasarkan penjelasan Pemkab Kukar, skema tersebut ditujukan untuk menutup kebutuhan arus kas dan bukan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

Untuk memastikan mekanisme pinjaman berjalan sesuai ketentuan, Pemkab Kukar mengaku telah melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait. Koordinasi dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta pihak Bankaltimtara.

Sunggono mengatakan konsultasi tersebut dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai ketentuan pinjaman jangka pendek yang dapat dilakukan pemerintah daerah.

Dari hasil konsultasi yang disampaikan Sunggono, pinjaman jangka pendek diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya, pinjaman digunakan untuk kebutuhan arus kas dan penyelesaiannya dilakukan pada tahun anggaran yang sama.

Penjelasan mengenai mekanisme tersebut disampaikan pemerintah daerah sebagai jawaban atas pertanyaan fraksi-fraksi DPRD Kukar terkait legalitas dan penggunaan pinjaman Rp820 miliar.

Sunggono menegaskan pemerintah daerah telah berupaya memastikan seluruh tahapan dilakukan sesuai koridor yang berlaku. Ia juga menyebut keterlibatannya dalam rangkaian konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk membahas mekanisme pinjaman tersebut.

Sementara itu, proses pembahasan APBD-P 2026 kini bergerak menuju tahap berikutnya. Setelah penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi, pembahasan akan dilanjutkan melalui Banggar DPRD Kukar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pembahasan tersebut akan menjadi ruang untuk mendalami sejumlah catatan yang disampaikan legislatif sebelum pemerintah daerah dan DPRD mencapai kesepakatan bersama.

“Alhamdulillah, tahapan proses penetapan APBD Perubahan 2026 sudah hampir memasuki tahapan akhir. Setelah ini rapat Banggar, kemudian tinggal kesepakatan,” ujar Sunggono.

Pemerintah daerah berharap proses pembahasan dapat berjalan sesuai tahapan sehingga APBD-P 2026 segera ditetapkan. Keberadaan anggaran perubahan tersebut menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk menyesuaikan program, belanja dan kebutuhan fiskal daerah berdasarkan perkembangan kondisi keuangan sepanjang tahun berjalan.

Sorotan terhadap pinjaman Rp820 miliar juga menjadi bagian dari pembahasan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah dan DPRD memiliki ruang untuk mendalami mekanisme serta pencatatan pinjaman tersebut melalui tahapan pembahasan APBD-P sebelum mencapai kesepakatan akhir. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!