
Tenggarong, intuisi.co- Penerapan layanan Unit Gawat Darurat (UGD) selama 24 jam di puskesmas Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak dilakukan dengan pola yang sepenuhnya seragam. Kondisi geografis, ketersediaan tenaga kesehatan, serta kapasitas masing-masing fasilitas menjadi pertimbangan dalam menjalankan pelayanan bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat.
“Seluruh puskesmas diarahkan untuk memastikan pelayanan kegawatdaruratan dapat diakses masyarakat sepanjang waktu. Pola operasionalnya disesuaikan dengan kemampuan setiap fasilitas kesehatan,” terang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufiddah pada Kamis (1/10/2026).
Menurut Ismi, salah satu tantangan yang masih dihadapi sejumlah puskesmas adalah keterbatasan tenaga kesehatan, terutama dokter. Kondisi tersebut membuat tidak seluruh fasilitas memiliki dokter yang dapat berjaga secara langsung selama 24 jam di lokasi.
Meski begitu, keterbatasan tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan kepada masyarakat. Dinkes Kukar menyiapkan pola pelayanan yang memungkinkan tenaga kesehatan tetap memberikan respons awal ketika pasien datang dalam kondisi darurat.
“Ada dirancang khusus. InsyaAllah semuanya sudah UGD 24 jam,” ujar Ismi.
Ismi menjelaskan, karakteristik wilayah Kukar yang luas membuat kebutuhan pelayanan kesehatan setiap daerah berbeda. Sejumlah puskesmas di kawasan hulu, misalnya, telah menjalankan pelayanan 24 jam sebelum adanya instruksi khusus dari Bupati Kukar.
Fasilitas kesehatan di wilayah tersebut bahkan sebagian telah memiliki layanan rawat inap. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai membantu masyarakat yang tinggal jauh dari rumah sakit rujukan, sehingga pasien tidak selalu harus langsung menempuh perjalanan panjang ketika membutuhkan penanganan medis.
“Kalau kayak di Hulu itu, sebelum instruksi Pak Bupati pun mereka sudah 24 jam, bahkan sudah rawat inap,” jelasnya.
Sementara itu, puskesmas yang belum memiliki dokter tetap untuk berjaga sepanjang waktu menggunakan mekanisme on-call. Tenaga kesehatan dan perawat yang berada di fasilitas kesehatan tetap melakukan pemantauan serta memberikan penanganan awal kepada pasien.
Apabila kondisi pasien membutuhkan pemeriksaan atau tindakan dokter, petugas dapat segera menghubungi dokter yang bertugas melalui sistem on-call. Koordinasi juga dapat dilakukan bersama dokter mitra puskesmas maupun dokter yang berada di lingkungan Dinkes Kukar.
Skema tersebut menjadi salah satu cara untuk mempertahankan akses pelayanan kegawatdaruratan di tengah keterbatasan sumber daya manusia. Dinkes Kukar berupaya agar masyarakat tetap memperoleh respons ketika datang ke puskesmas di luar jam pelayanan reguler.
Ismi menegaskan, seluruh jajaran Dinkes Kukar tetap berupaya memenuhi kebijakan pelayanan UGD 24 jam meskipun kondisi tenaga kesehatan di setiap wilayah tidak sama. Penyesuaian pola kerja dilakukan agar pelayanan tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan kondisi di lapangan.
“Jadi ini komitmen Pak Bupati kita penuhi, kita support dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki,” tegas Ismi.
Pelaksanaan pelayanan tersebut juga terlihat di wilayah Kecamatan Tabang. Ketika warga datang dalam kondisi membutuhkan pertolongan medis, tenaga kesehatan di puskesmas tetap disiapkan untuk memberikan pelayanan.
Menurut Ismi, ketiadaan dokter yang tercatat secara tetap di suatu fasilitas tidak serta-merta membuat pelayanan darurat tidak dapat dilakukan. Petugas di puskesmas tetap dapat melakukan koordinasi dengan dokter melalui mekanisme on-call.
“Teman-teman siap, meskipun tercatat tidak ada dokter di situ, tapi tetap bisa on-call. Itu cara kita mengatasi, dan bahkan dibantu dengan teman-teman dokter di Dinas Kesehatan,” sambungnya menjelaskan kolaborasi lintas unit tersebut.
Dinkes Kukar memastikan pola tersebut akan terus dioptimalkan untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan darurat di wilayah yang memiliki tantangan akses maupun keterbatasan tenaga medis. Setiap puskesmas diharapkan mampu menyesuaikan pengaturan layanan berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.
Penerapan UGD 24 jam juga diarahkan agar tidak hanya tercatat sebagai ketentuan operasional. Keberadaan petugas, mekanisme respons, serta koordinasi dengan dokter menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pertolongan ketika membutuhkan layanan kesehatan darurat.
“Kita cari cara dengan segala keterbatasan yang kita miliki untuk memaksimalkan pelayanan,” pungkas Ismi. (ani/adv/ara)



