Proyek Sodetan Loa Janan Ulu, Bupati Aulia Minta Warga Kukar Dilindungi

intuisi

3 Okt 2026 15:24 WITA

Sodetan
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co– Kekhawatiran terhadap dampak limpasan air menjadi perhatian utama dalam penanganan proyek sodetan di KM 25 Loa Janan Ulu. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meminta rekayasa aliran air tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi permukiman warga di wilayah Kukar.

Hal itu disampaikan Aulia setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun di Kantor Camat Loa Janan Ulu, Sabtu (3/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penanganan banjir lintas wilayah yang berkaitan dengan proyek sodetan yang dikerjakan Pemerintah Kota Samarinda.

“Proyek sodetan tidak dapat dipandang hanya dari kepentingan mengurangi genangan di wilayah Samarinda. Setiap perubahan aliran air perlu memperhitungkan kondisi kawasan di sekitarnya, termasuk permukiman masyarakat di wilayah Kukar yang berpotensi terdampak limpasan,” terang Aulia.

Menurut dia, langkah teknis yang disiapkan Pemkot Samarinda diperlukan untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar sebelum pekerjaan normalisasi Sungai Loa Janan Ulu dapat diselesaikan.

“Memang harus kami akui, Bapak Walikota Samarinda sudah punya pengalaman yang cukup panjang dalam penanganan banjir, dalam menangani Samarinda, dan ilmu itu ditularkan ke kita di sini,” puji Aulia.

Ia menyebut kondisi pasang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam rekayasa aliran. Tanpa penyesuaian teknis yang tepat, limpasan air berpotensi memperparah genangan di kawasan Desa Loa Janan Ulu.

Atas kondisi tersebut, penanganan tidak cukup dilakukan oleh satu pemerintah daerah. Pemprov Kalimantan Timur, Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) perlu bekerja dalam satu tim agar solusi yang diterapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan di satu sisi, tetapi juga melindungi masyarakat di kawasan yang terdampak.

Aulia berharap tim gabungan yang telah dibentuk dapat segera menjalankan tugas dan menyusun langkah teknis yang diperlukan. Pemprov Kaltim ditetapkan sebagai leading sector dalam koordinasi penanganan tersebut.

“Kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi dipimpin oleh Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar, Pemerintah Kota Samarinda, dan BWS, ini bisa menjalankan fungsi dengan baik sehingga di 2027 ini bisa kita laksanakan dan bisa kita tangani dengan baik,” kata Aulia.

Sodetan Belum Difungsikan

Sementara itu, Andi Harun menjelaskan penanganan proyek sodetan akan dilakukan secara bertahap. Salah satu langkah awal yang disiapkan adalah pemasangan atau pengoperasian pintu air untuk mengatur dan mengendalikan aliran.

“Jalan keluarnya yang pertama itu terhadap polemik selama ini solusinya adalah pintu air,” ujar Andi Harun.

Pintu air tersebut akan digunakan sebagai pengendali sementara selama sodetan belum dapat berfungsi secara optimal sebagai bagian dari jalur sungai. Artinya, pengerjaan fisik proyek tetap dapat dilanjutkan, tetapi aliran melalui sodetan belum akan difungsikan sampai kondisi kawasan dinilai siap.

“Jadi kegiatan tetap jalan, tapi fungsinya tidak akan dilakukan sampai kegiatan di sana normal,” kata Wali Kota Samarinda.

Selain solusi teknis sementara, pemerintah juga menyiapkan penanganan untuk jangka menengah dan panjang. Pembahasan lanjutan bersama Pemprov Kaltim dan BWS akan dimatangkan mulai Senin mendatang.

“Persoalan tersebut cukup kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik. Aspek sosial masyarakat juga menjadi bagian yang harus diselesaikan, terutama apabila penanganan membutuhkan relokasi maupun pergantian terhadap warga terdampak,” pinta Aulia.

Pemprov Kaltim disebut telah menyatakan kesiapan untuk mengalokasikan anggaran bagi pekerjaan fisik normalisasi sungai. Sementara itu, BWS akan memberikan pendampingan dalam penyusunan konsep teknis agar penanganan dapat dilakukan sesuai kondisi aliran dan karakteristik kawasan.

Skema tersebut diharapkan dapat menjawab kekhawatiran warga yang berada di sekitar proyek sekaligus menjaga agar upaya pengendalian banjir tidak memindahkan persoalan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Kerja sama lintas daerah dinilai menjadi bagian penting karena kawasan Loa Janan Ulu berada pada wilayah yang memiliki keterkaitan aliran air dengan Samarinda. Setiap intervensi terhadap aliran sungai perlu mempertimbangkan kondisi wilayah hulu, hilir, permukiman, serta dampaknya ketika terjadi hujan maupun pasang.

Usai rapat koordinasi, Aulia bersama Andi Harun dan jajaran instansi terkait meninjau langsung lokasi penataan. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi lapangan sekaligus mencocokkan rencana teknis yang telah dibahas dalam rapat.

Melalui peninjauan tersebut, pemerintah daerah juga dapat memastikan langkah penanganan yang disiapkan benar-benar memperhitungkan kondisi masyarakat di sekitar proyek. “Penanganan sodetan diharapkan berjalan tanpa menimbulkan dampak baru bagi warga, sekaligus mendukung upaya pengendalian banjir secara terpadu di kawasan perbatasan Samarinda dan Kukar,” pungkas Aulia. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!