
Tenggarong, intuisi.co- Sebanyak 534 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masuk dalam usulan program bedah rumah pemerintah pusat. Pemkab Kukar menargetkan seluruh rumah yang diusulkan tersebut dapat memperoleh penanganan hingga akhir 2026.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar Muhammad Aidil mengatakan usulan bedah rumah ini telah disampaikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI. Program diarahkan bagi masyarakat prasejahtera yang masih menempati rumah dengan kondisi kurang layak.
“Total yang kita usulkan untuk dibedah sebanyak 534 unit rumah,” kata Aidil, Minggu (4/10/2026).
Dari jumlah tersebut, proses bantuan mulai berjalan di lapangan. Lebih dari 100 rumah disebut telah masuk tahap realisasi dan renovasi. Pemerintah daerah berharap pelaksanaan program dapat terus berjalan sehingga seluruh usulan yang memenuhi persyaratan dapat ditangani tahun ini.
“Yang baru terealisasi 100 lebih rumah, target tahun ini selesai sampai 534 yang bedah rumah,” ujarnya.
Aidil menjelaskan, tidak seluruh rumah yang masuk dalam usulan secara otomatis mendapatkan bantuan. Calon penerima harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebelum bantuan dapat disalurkan.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah keterhubungan data calon penerima dengan data kemiskinan. Pemerintah daerah bertugas memfasilitasi proses pengusulan sekaligus memastikan calon penerima yang diajukan sesuai kriteria program.
Mekanisme penyaluran bantuan juga dilakukan secara langsung kepada pemilik rumah. Dana tidak diserahkan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat penerima.
“Bentuknya, berupa dana ditransfer ke rekening pemilik rumah yang akan dibedah,” jelasnya.
Besaran bantuan dari pemerintah pusat berada di kisaran Rp20 juta untuk setiap unit rumah. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan renovasi sehingga hunian warga yang sebelumnya tidak layak dapat diperbaiki dan menjadi lebih aman serta nyaman ditempati.
Manfaatkan Program Pemerintah Pusat
Pemanfaatan program pemerintah pusat menjadi salah satu strategi Pemkab Kukar untuk memperluas penanganan RTLH di tengah keterbatasan anggaran daerah. Tahun ini, program bedah rumah yang diusulkan tersebut tidak menggunakan alokasi APBD Kukar.
Aidil mengatakan kondisi fiskal daerah membuat pemerintah kabupaten perlu mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan dan program yang tersedia dari pemerintah pusat.
“Untuk dari APBD kabupaten memang tidak ada. Karena kondisi anggaran, kita memanfaatkan program dari pusat,” kata Aidil.
Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat membantu daerah dengan bedah rumah tetap menjalankan upaya perbaikan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa menambah beban terhadap APBD kabupaten.
Usulan sebanyak 534 rumah tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperluas cakupan penanganan RTLH. Dengan adanya bantuan dari pusat, rumah warga yang masuk kriteria dapat memperoleh kesempatan untuk diperbaiki secara bertahap.
Selain program pemerintah pusat, penanganan rumah tidak layak huni juga dapat dilakukan melalui pemerintah desa. Desa memiliki ruang untuk mengalokasikan anggaran guna membantu warga yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, penanganan RTLH di Kukar dapat dilakukan melalui beberapa jalur program. Pemerintah kabupaten memanfaatkan dukungan pemerintah pusat, sementara pemerintah desa dapat mengambil peran melalui program yang bersumber dari anggaran desa.
Aidil berharap sinergi berbagai tingkatan pemerintahan tersebut dapat memperluas jumlah rumah yang tertangani. Upaya perbaikan hunian dinilai penting untuk membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
“Tapi masih ada program bedah rumah di desa yang ditanggung oleh pemerintah desa,” tutupnya. (ani/adv/ara)



