BKPSDM Kukar Sidak Kafe dan Warkop, ASN Wajib Disiplin

intuisi

5 Okt 2026 16:28 WITA

ASN
Ilustrasi ASN di Kutai Kartanegara. (Istimewa)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- Pengawasan terhadap kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan diperluas hingga ke luar lingkungan perkantoran. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar menyiapkan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi tempat pegawai menghabiskan waktu saat jam kerja.

Kafe dan warung kopi (warkop) menjadi beberapa lokasi yang akan dipantau. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pegawai tidak meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi ketika masih berada dalam jam dinas.

Kepala BKPSDM Kukar Rendra Abadi mengatakan, pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan disiplin. Pegawai yang berada di luar kantor karena menjalankan tugas kedinasan tidak menjadi sasaran sidak.

“Kami akan melakukan sidak-sidak ke tempat-tempat, terutama kafe dan warkop. Jangan sampai ada ASN yang nongkrong pada saat jam kerja,” ujar Rendra, Senin (5/10/2026).

Menurut Rendra, kewajiban pegawai selama jam kerja tidak hanya dapat dilihat dari catatan kehadiran. Pegawai juga harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan, baik ketika bekerja di kantor maupun saat mendapatkan penugasan di lapangan.

Karena itu, pekerja yang sedang melakukan kegiatan dinas di luar kantor tetap diperbolehkan berada di luar lingkungan kerja. Kondisinya berbeda apabila pegawai meninggalkan kantor tanpa kepentingan kedinasan, termasuk menggunakan waktu kerja untuk kepentingan pribadi.

BKPSDM Kukar akan menentukan sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat pegawai berada selama jam kerja. Sidak tersebut dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat setelah rencana pengawasan mendapat arahan untuk memperkuat pemantauan disiplin ASN.

“Rencana tersebut telah disampaikan kepada Bupati Kukar. Pengawasan akan diarahkan untuk memastikan ketentuan mengenai jam kerja benar-benar diterapkan oleh seluruh pegawai,” ungkap Rendra.

Bagi ASN yang terbukti meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, terdapat mekanisme penegakan disiplin yang dapat diterapkan. Jenis hukuman disesuaikan dengan bentuk dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggaran Bisa Berujung Sanksi

“Aturan disiplin ASN telah mengatur jenjang hukuman mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Sanksi diberikan berdasarkan pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh pegawai,” terang dia.

Dalam kondisi tertentu, pelanggaran disiplin yang masuk kategori berat bahkan dapat berujung pada pemberhentian sebagai ASN. Karena itu, pegawai diminta memahami batasan antara kepentingan kedinasan dan aktivitas pribadi selama jam kerja.

“Jadi itu sudah jelas ya, meninggalkan jam kerja, meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa alasan, apalagi kalau sampai nongkrong di warung kopi, maka itu tentunya akan kami tindaki ke depannya,” tegasnya.

Menurut Rendra, keberadaan ASN di luar kantor tidak otomatis dianggap sebagai pelanggaran. Pegawai yang mendapatkan tugas lapangan tetap dapat menjalankan aktivitas di luar kantor selama kegiatan tersebut berkaitan dengan pekerjaan.

Pengawasan justru diarahkan kepada pegawai yang menggunakan jam kerja untuk kegiatan pribadi. Hal tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena tugas ASN berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rendra menegaskan, kewajiban menjalankan disiplin kerja sebenarnya bukan ketentuan baru. Setiap ASN telah memiliki tanggung jawab untuk mengetahui dan menjalankan aturan yang berlaku tanpa harus menunggu adanya pemeriksaan.

“Ini sebenarnya ASN sudah tahu kewajibannya. Pada saat jam kerja, kita harus berada di lapangan ataupun di tempat kerja. Jadi, saya kira teman-teman ASN sudah mengetahui hal tersebut. Tanpa diimbau pun, mereka sudah harus tahu,” katanya.

Sidak ke kafe dan warkop nantinya menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk membatasi ASN yang sedang menjalankan tugas di luar kantor, tetapi memastikan waktu kerja tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

BKPSDM Kukar juga akan melihat kondisi di lapangan sebelum menentukan tindak lanjut terhadap pegawai yang ditemukan berada di luar kantor. Jika terdapat indikasi pelanggaran, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme penegakan disiplin ASN yang berlaku.

Penguatan pengawasan tersebut diharapkan dapat mendorong pegawai lebih konsisten menjalankan tanggung jawab selama jam kerja. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran secara administratif, tetapi juga menyangkut pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai aparatur.

Pemkab Kukar menilai kepatuhan terhadap jam kerja penting karena aktivitas ASN berhubungan dengan pelayanan publik. Ketika pegawai meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah, kondisi tersebut berpotensi mengganggu pekerjaan maupun pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

“Karena itu, rencana sidak di sejumlah lokasi nongkrong menjadi bagian dari pengawasan untuk memastikan aturan disiplin tidak berhenti pada ketentuan administratif,” serunya.

ASN yang memiliki agenda kedinasan di luar kantor tetap dapat menjalankan tugasnya, sementara aktivitas pribadi selama jam kerja menjadi bagian yang akan diawasi.

Melalui pengawasan tersebut, BKPSDM Kukar ingin memastikan setiap pegawai menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan. Penegakan disiplin juga akan dilakukan berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran, sehingga ASN memiliki kejelasan mengenai konsekuensi apabila meninggalkan pekerjaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!