20 Kecamatan di Kukar Disiapkan Miliki Mini MPP Desember 2026

intuisi

7 Okt 2026 14:43 WITA

MPP
Ilustrasi pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. (Istimewa)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co– Akses masyarakat terhadap layanan pemerintah di tingkat kecamatan akan diperluas melalui pengembangan Mini Mal Pelayanan Publik (MPP) di 20 kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menargetkan seluruh titik layanan tersebut mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada Desember 2026.

Pengembangan Mini MPP diarahkan untuk mendekatkan berbagai pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan nantinya tidak hanya menjadi lokasi pelayanan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi titik layanan terpadu yang menghimpun pelayanan dari sejumlah perangkat daerah.

“Perangkat lunak untuk mendukung operasional Mini MPP telah disiapkan bagi seluruh kecamatan” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar Alfian Noor, Rabu (7/10/2026).

Persiapan menuju penerapan program tersebut kini memasuki tahap penyiapan perangkat dan sumber daya manusia. Tahap selanjutnya ialah mendistribusikan perangkat tersebut sekaligus memberikan pelatihan kepada operator di masing-masing kecamatan.

Pembekalan diperlukan agar petugas dapat menjalankan sistem ketika program ini mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Unit-unitnya sekarang ini sudah kita adakan, itu khusus untuk perangkat lunaknya. Nah, ini akan segera kita kirim ke pihak kecamatan sekaligus melakukan pelatihan kepada operator-operator yang ada di kecamatan,” kata Alfian.

Penyiapan Mini MPP tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan ruang pelayanan. Sistem digital menjadi bagian utama karena berbagai layanan akan dihimpun melalui satu titik yang lebih dekat dengan masyarakat.

Operator kecamatan juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan layanan tersebut. Mereka akan membantu masyarakat mengakses pelayanan melalui sistem yang telah disiapkan, sehingga kebutuhan administrasi maupun layanan lainnya dapat diproses tanpa harus selalu menuju pusat pemerintahan di Tenggarong.

Menurut Alfian, seluruh kecamatan masuk dalam program karena Mini MPP dikembangkan menggunakan pendekatan digital. Sistem tersebut memungkinkan berbagai jenis pelayanan dari perangkat daerah terhubung dan tersedia dalam satu lokasi.

“InsyaAllah bulan Desember kita akan launching pada saat ulang tahun MPP yang keempat. Itu sudah untuk 20 kecamatan, unitnya sudah untuk 20 kecamatan,” ujarnya.

Layanan Perangkat Daerah Digabung

Konsep Mini MPP juga membawa perubahan pada pola pelayanan di tingkat kecamatan. Pemkab Kukar menyiapkan ruang khusus yang dapat digunakan untuk menempatkan berbagai layanan pemerintah dalam satu kawasan pelayanan.

Arahan tersebut merupakan bagian dari kebijakan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang meminta pelayanan dari berbagai perangkat daerah tidak lagi berjalan secara terpisah ketika ditempatkan dalam skema Mini MPP.

“Perintah Pak Bupati itu bergabung saja di dalam kecamatan. Ada ruang khusus atau space khusus, nanti itu semuanya masuk di sana,” jelas Alfian.

Pelayanan yang akan dihimpun tidak terbatas pada administrasi pemerintahan. Layanan perizinan serta pelayanan lain yang berada di bawah kewenangan perangkat daerah juga diarahkan untuk masuk dalam sistem Mini MPP.

Pola tersebut diharapkan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain ketika mengurus layanan yang berbeda. Kecamatan nantinya menjadi titik pelayanan terpadu yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai kebutuhan.

“Jadi seluruh pelayanan. Tidak ada lagi pelayanan ini sendiri, pelayanan pemerintahan sendiri. Semuanya harus bergabung di dalam satu tempat dan semuanya memberikan pelayanan di sana,” katanya.

Dari sisi teknologi, DPMPTSP Kukar juga menyiapkan pengembangan sistem yang terhubung dengan ekosistem digital MPP yang telah berjalan. Kebutuhan jaringan internet akan dikoordinasikan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar.

Alfian menjelaskan operasional MPP yang sudah berjalan selama ini turut didukung Diskominfo, terutama dalam pengelolaan aplikasi dan server. Karena itu, pengembangan Mini MPP di kecamatan akan mengikuti infrastruktur teknologi yang telah digunakan dalam pelayanan MPP.

“Untuk masalah internet itu nanti ditangani langsung oleh Diskominfo. MPP kita sekarang memang ditangani oleh mereka. Aplikasi-aplikasi kami, server kami semuanya adanya di Diskominfo,” pungkas Alfian.

Target peluncuran pada Desember 2026 membuat penyiapan perangkat, operator, jaringan, serta integrasi sistem harus diselesaikan sebelum layanan mulai diperkenalkan kepada masyarakat.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, 20 Mini MPP tersebut akan memperluas jangkauan pelayanan publik hingga tingkat kecamatan. Masyarakat di berbagai wilayah Kukar nantinya memiliki titik akses layanan yang lebih dekat dengan tempat tinggal masing-masing.

Kehadiran Mini MPP juga diharapkan membuat pelayanan antarlembaga lebih terintegrasi. Masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan dari sisi jarak, tetapi juga dapat mengakses beragam kebutuhan pelayanan melalui satu lokasi yang telah disiapkan di kecamatan. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!