Pemkab Kukar dan BPKAD Berkolaborasi Percepat Hibah Kampus Unikarta

intuisi

12 Okt 2026 16:32 WITA

Pemkab Kukar
Sekretaris Disdikbud Kukar, Puji Utomo. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co– Kelanjutan pembangunan gedung Kampus Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) di Kecamatan Tenggarong Seberang kini bergantung pada penyelesaian administrasi hibah aset milik daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mulai mempercepat penyiapan dokumen untuk memproses pemindahtanganan aset kepada Yayasan Kutai Kartanegara.

Langkah tersebut menyusul kesepakatan untuk mempercepat proses hibah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Tenggarong. Penuntasan administrasi dan dasar hukum menjadi tahapan penting agar pengalihan aset dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Aset yang direncanakan untuk dihibahkan berupa lahan seluas 10 hektare beserta bangunan kampus yang pembangunannya belum selesai. Hingga saat ini, progres fisik gedung tersebut diperkirakan baru mencapai sekitar 60 persen,” sebut Sekretaris Disdikbud Kukar, Puji Utomo, Senin (12/10/2026).

Aset tanah dan bangunan itu masih tercatat sebagai barang milik daerah di lingkungan Disdikbud Kukar. Karena itu, proses pengalihan harus melalui mekanisme yang jelas sebelum yayasan dapat mengambil alih tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan.

Puji menegaskan, penyelesaian hibah menjadi prioritas sebelum membahas tahapan pembangunan berikutnya. Setelah status aset beralih sesuai prosedur, pengelolaan dan kelanjutan pembangunan kampus dapat ditangani oleh pihak penerima hibah.

“Yang jelas, kita akan membahas terlebih dahulu masalah hibahnya. Hibahnya seperti apa. Kalau proses hibahnya sudah selesai, nanti Unikarta yang menangani itu. Proses hibah yang paling utama,” terang Puji.

Menurutnya, penyerahan aset diperlukan karena kewenangan Disdikbud Kukar berfokus pada penyelenggaraan pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama (SMP). Sehingga, penyelesaian pembangunan fasilitas perguruan tinggi tersebut tidak dapat begitu saja dilanjutkan melalui kewenangan dan anggaran yang menjadi tanggung jawab dinas tersebut.

Untuk memastikan proses hibah berjalan tertib, Disdikbud Kukar akan berkoordinasi dengan BPKAD dan Inspektorat Daerah. Ketiga instansi tersebut perlu menelusuri dokumen pembangunan, riwayat pencatatan aset, serta administrasi yang berkaitan dengan proyek kampus sejak dimulai pada 2006.

“Penelusuran itu diperlukan untuk memastikan kesesuaian data dan kelengkapan dokumen sebelum proses pemindahtanganan dilanjutkan,” tambahnya. Pemeriksaan administrasi, lanjutnya, juga menjadi langkah pencegahan agar pengalihan aset tidak menimbulkan persoalan hukum maupun pencatatan barang milik daerah di kemudian hari.

BPKAD Kukar menyatakan siap mendukung percepatan tersebut, terutama dalam penyiapan dokumen yang diperlukan untuk proses hibah. Kepala Bidang Aset BPKAD Kukar, Eko Bagus Sampurno, mengatakan pihaknya akan bekerja bersama Disdikbud untuk menyelaraskan administrasi yang menjadi dasar pengalihan aset.

“Dari sisi kami, nanti akan membantu terkait administrasi kelanjutannya. Karena pencatatan aset memang ada di Disdikbud, kita coba meramu bersama-sama untuk percepatan,” ucap Eko.

Ia menjelaskan, pencatatan aset saat ini masih berada di Disdikbud Kukar. Oleh sebab itu, kesiapan dinas tersebut dalam menyelesaikan administrasi pelepasan aset menjadi salah satu tahapan yang perlu dipenuhi sebelum BPKAD memproses dokumen hibah lebih lanjut.

Apabila Disdikbud telah menyatakan kesiapan pelepasan pencatatan barang milik daerah secara resmi, BPKAD akan melanjutkan pemrosesan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar setiap tahapan memiliki dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Percepatan hibah ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi persoalan pembangunan kampus yang belum tuntas selama bertahun-tahun. Setelah status aset dan tanggung jawab pengelolaannya jelas, pihak yayasan diharapkan dapat melanjutkan pembangunan gedung sesuai rencana yang disiapkan.

Pemkab Kukar melalui Disdikbud dan BPKAD berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui penertiban dokumen, pemeriksaan administrasi, dan koordinasi lintas perangkat daerah.

“Penyelesaian proses hibah diharapkan mendukung kelanjutan pembangunan fasilitas pendidikan tinggi sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kukar,” tutupnya. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!