
Tenggarong, intuisi.co- Sebanyak 72 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, dipersiapkan untuk mulai beroperasi setelah adanya sinyal pelonggaran moratorium dari Badan Gizi Nasional (BGN). Pengoperasian fasilitas tersebut diharapkan memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas.
“Peluang operasional puluhan SPPG itu mengemuka setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan BGN. Sebelumnya, sejumlah fasilitas yang telah selesai dibangun belum dapat menjalankan layanan karena kebijakan moratorium pembukaan operasional,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, Jumat (16/10/2026).
Dari total 72 SPPG yang telah dibangun di Kukar, sebanyak 17 unit berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sementara itu, sekitar 53 unit lainnya tersebar di berbagai kecamatan dan desa. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan membantu memperluas jangkauan program pemenuhan gizi hingga ke kawasan yang selama ini menghadapi tantangan geografis.
Salah satu penanda kesiapan pelaksanaan program terlihat melalui kegiatan peninjauan dan seremoni pembukaan operasional SPPG yang dipusatkan di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana. Fasilitas di kawasan pesisir tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan program gizi nasional di wilayah Kukar.
“Pembangunan fisik dapur SPPG pada dasarnya telah diselesaikan. Namun, kebijakan moratorium sebelumnya membuat pengoperasian fasilitas harus menunggu arahan lebih lanjut, termasuk kesiapan regulasi dan mekanisme pelaksanaan dari pemerintah pusat,” lanjut dia.
Operasional Menunggu Verifikasi BGN
Peluang pembukaan layanan semakin terbuka setelah pemerintah daerah mengikuti pertemuan secara daring bersama BGN. Dalam koordinasi tersebut, Kepala BGN menyampaikan komitmen untuk memberikan izin operasional kepada dapur SPPG yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
“Komitmen dari Kepala BGN kemarin ketika Zoom dengan kami semua itu disampaikan, insyaallah semua dapur SPPG yang sudah terbangun di Kukar, yang jumlahnya sekitar 70-an, semuanya akan dioperasikan,” tutur Sunggono.
Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa izin operasional tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh fasilitas. Setiap unit harus melewati pemeriksaan untuk memastikan kesiapan sarana, keamanan pangan, serta kelengkapan administrasi sebelum mulai melayani masyarakat.
Terdapat tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi. Pertama, pembangunan fisik dapur harus selesai sepenuhnya. Kedua, fasilitas wajib melewati verifikasi kelayakan teknis, kebersihan, dan standar keamanan pangan. Ketiga, data fasilitas serta kelembagaan SPPG harus tercatat dalam portal resmi BGN.
“Yang akan dioperasikan atau diizinkan untuk dibuka adalah yang sudah terbangun selama ini, sudah selesai, sudah terverifikasi, dan sudah termasuk dalam portal dari BGN,” ungkapnya.
Persyaratan tersebut menjadi dasar untuk menentukan fasilitas yang telah siap menjalankan pelayanan. Melalui tahapan verifikasi, pemerintah berharap setiap SPPG yang beroperasi dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan layanan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Selain itu, pemerataan lokasi SPPG menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan layanan pemenuhan gizi di Kukar. Sebaran fasilitas di sejumlah kecamatan dan desa, termasuk wilayah 3T, diharapkan dapat membantu menjangkau masyarakat yang menghadapi kendala jarak dan aksesibilitas.
Keberadaan dapur SPPG juga diproyeksikan mendukung pelaksanaan program nasional pemenuhan gizi, terutama bagi kelompok penerima manfaat yang membutuhkan dukungan asupan makanan bergizi. Meski begitu, dampak layanan tersebut akan bergantung pada kesiapan operasional masing-masing fasilitas dan pelaksanaan program di lapangan.
Saat ini, pemerintah daerah masih melanjutkan koordinasi administratif dan teknis bersama BGN untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi. Jadwal pembukaan setiap unit belum dipastikan karena operasional tetap mengikuti keputusan dan ketentuan yang berlaku dari BGN.
“Proses perizinan dapat segera dituntaskan sehingga fasilitas yang telah memenuhi persyaratan bisa mulai memberikan pelayanan,” tutup Sunggono.
Dengan demikian, pembangunan puluhan SPPG di Kukar dapat berlanjut ke tahap pemanfaatan dan mendukung perluasan akses pemenuhan gizi bagi masyarakat di berbagai wilayah. (ani/adv/ara)



