DPMD Kukar Kunci Data 3.214 RT untuk Anggaran Program 2027

intuisi

19 Okt 2026 15:45 WITA

DPMD
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto. (Istimewa)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program RT Ku Terbaik membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menetapkan batas jumlah penerima sebagai dasar perencanaan tahun 2027.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mengunci basis data sebanyak 3.214 Rukun Tetangga (RT) guna menjaga ketepatan alokasi anggaran dan mencegah perubahan jumlah penerima tanpa pertimbangan kebutuhan yang jelas.

Setiap RT dalam program tersebut mendapat alokasi bantuan sebesar Rp150 juta. Berdasarkan kuota yang ditetapkan, kebutuhan anggaran untuk 3.214 RT mencapai Rp482,1 miliar pada 2027. Karena menyangkut pembiayaan dalam jumlah besar, kepastian data penerima menjadi salah satu aspek penting dalam penyusunan rencana anggaran daerah.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan proses verifikasi dan validasi jumlah RT telah dilakukan sejak 2025. Pendataan tersebut menjadi acuan untuk memastikan jumlah wilayah penerima program sesuai kondisi administrasi yang telah diperiksa.

Hasil verifikasi awal mencatat 3.212 RT. Jumlah tersebut kemudian disesuaikan menjadi 3.214 RT setelah dua RT yang sebelumnya belum masuk dalam pendataan turut diakomodasi.

“Jadi kami di tahun 2025 itu sudah memangkas jumlah RT di Kutai Kartanegara. Nah, ini berkaitan dengan perencanaan penganggaran kita. Setelah kita verifikasi dan validasi, untuk saat ini jumlahnya 3.212 RT,” papar Arianto saat memberikan keterangan resmi, Senin (19/10/2026).

Penetapan basis data tersebut dimaksudkan agar perencanaan anggaran tidak terus berubah mengikuti usulan penambahan wilayah. DPMD Kukar ingin memastikan alokasi program tetap mengacu pada jumlah RT yang telah ditetapkan, sehingga perhitungan kebutuhan dana dapat dilakukan secara lebih terukur.

“Kebijakan penguncian data bukan berarti pemerintah daerah menutup kesempatan bagi desa, kelurahan, maupun kecamatan untuk melakukan pemekaran RT,” ungkapnya.

Penataan wilayah tetap dapat dilaksanakan apabila didasarkan pada kebutuhan masyarakat, perkembangan permukiman, serta kesepakatan warga setempat.

Namun, pembentukan RT baru tidak serta-merta membuat wilayah tersebut masuk dalam daftar penerima program RT Ku Terbaik dengan alokasi Rp150 juta untuk perencanaan 2027. DPMD Kukar menegaskan, pemberian bantuan kepada RT hasil pemekaran masih ditangguhkan.

“Kami sudah membuka, silakan bagi desa, kelurahan, atau kecamatan yang mau memekarkan RT-nya, sepanjang itu memang kesepakatan, silakan dimekarkan. Tapi untuk mendapatkan program Rp150 juta itu kita pending dulu,” tegas Arianto.

Penegasan tersebut ditujukan untuk mencegah pemekaran wilayah yang semata-mata dilakukan demi memperoleh bantuan keuangan. Pemerintah daerah tetap memberi ruang bagi penyesuaian administrasi wilayah, tetapi keputusan tersebut harus memiliki alasan yang sesuai dengan kebutuhan warga, bukan hanya pertimbangan mendapatkan tambahan anggaran.

Menjaga Tujuan Pembentukan RT

Arianto mengingatkan bahwa keberadaan RT pada dasarnya berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan penguatan hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal. Karena itu, pembentukan maupun pemekaran wilayah perlu berangkat dari kebutuhan pelayanan, bukan dijadikan cara untuk memperbesar peluang memperoleh bantuan pemerintah.

Kepastian jumlah penerima juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pelaksanaan program. Dengan basis data yang telah ditetapkan, DPMD Kukar dapat menyusun perencanaan anggaran berdasarkan jumlah wilayah yang menjadi acuan, sekaligus mengurangi risiko ketimpangan akibat perubahan kuota yang tidak terukur.

“Ketika pemekaran RT itu tujuannya hanya untuk mendapatkan program Rp150 juta, kita tentu larang dulu,” pungkasnya. Ke depan, konsistensi terhadap data penerima akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan program RT Ku Terbaik.

DPMD Kukar berharap penyaluran anggaran pada 2027 dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan sesuai sasaran, sehingga manfaat program dapat dirasakan masyarakat berdasarkan kebutuhan lingkungan masing-masing. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!