
Tenggarong, intuisi.co- Hasil pertanian dan peternakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tenggarong berpeluang memiliki jangkauan pasar lebih luas.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berencana menghubungkan produk yang dihasilkan melalui kegiatan pembinaan tersebut dengan jaringan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kukar.
Dukungan itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat meresmikan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) PASTARUNG sekaligus menandatangani prasasti Kampung Bermasyarakat, Rabu (28/10/2026). Upaya membuka akses pemasaran ini diharapkan membantu mengatasi kendala penyerapan hasil produksi warga binaan, terutama komoditas pangan seperti telur dan sayuran.
“Pemasaran produk warga binaan kini kita bukakan aksesnya. Untuk komoditas telur, misalnya, bisa langsung disuplai ke dapur-dapur SPPG yang ada di Kutai Kartanegara,” ujar Aulia.
Menurut Aulia, keberadaan SPPG dapat menjadi salah satu peluang pasar bagi produk yang dihasilkan warga binaan. Kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional dapur tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur pemasaran, sehingga hasil produksi tidak hanya digunakan untuk kegiatan internal lapas.
Selain memasok kebutuhan SPPG, produk pertanian dan peternakan tersebut juga diarahkan agar dapat menjangkau konsumen umum di sekitar lingkungan lapas. Kualitas produk dan harga yang kompetitif menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar hasil produksi mampu bersaing dan diminati masyarakat.
Pengembangan kegiatan produktif di Lapas Tenggarong juga membutuhkan dukungan sarana dan lahan yang memadai. Dengan jumlah warga binaan yang mencapai lebih dari 1.300 orang, kapasitas lahan yang tersedia saat ini dinilai masih terbatas untuk memperluas kegiatan pertanian maupun peternakan.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Pemkab Kukar menjajaki kemungkinan pemanfaatan lahan bekas tambang yang telah diserahkan kembali kepada negara. Lahan tersebut diusulkan dapat dialokasikan untuk mendukung program pembinaan dan pengembangan usaha produktif warga binaan.
“Lahan yang ada saat ini memang terbatas, tetapi terbukti sudah mampu memicu kegiatan produktif. Ke depan, lahan eks tambang yang kembali ke negara akan kita dorong untuk dialokasikan bagi pembinaan warga binaan, tentunya sesuai regulasi yang berlaku,” tambah Aulia.
Rencana tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama terkait status lahan, mekanisme pemanfaatan, serta ketentuan yang mengatur pengelolaannya. Apabila dapat direalisasikan, ketersediaan lahan tambahan berpotensi memperluas jenis kegiatan pembinaan sekaligus meningkatkan kapasitas produksi.
Bekali Warga Binaan dengan Keterampilan Kerja
Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong, I Wayan Nurasta, menyambut positif dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha warga binaan. Ia menjelaskan, pihak lapas juga menjalankan program Simpul Berdaya untuk memperkuat kegiatan ekonomi di lingkungan pemasyarakatan.
Program tersebut dirancang agar aktivitas usaha dapat berjalan secara produktif dan memberikan manfaat langsung kepada warga binaan. Perputaran modal dari kegiatan usaha diharapkan dapat mendukung pemberian premi atau upah bagi mereka yang terlibat dalam proses produksi.
Pembinaan keterampilan tidak hanya mencakup sektor pertanian dan peternakan. Lapas Tenggarong juga mengembangkan kemampuan warga binaan di bidang jasa boga melalui pelatihan vokasi berstandar Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP). Keterampilan tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan unit usaha kafe.
Kesempatan mengikuti kegiatan di luar lapas juga diberikan melalui proses seleksi. Wayan menegaskan, warga binaan yang dilibatkan harus memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), evaluasi perilaku, hingga ketentuan administratif berupa telah menjalani sekurang-kurangnya separuh masa pidana.
“Kami berharap dukungan dari Bupati Kukar dan masyarakat dapat menghapus stigma terhadap mantan narapidana. Pembukaan akses pasar dan kesempatan kerja ini adalah bagian penting agar mereka siap kembali diterima sebagai anggota masyarakat yang mandiri dan produktif,” tutur Wayan.
Kolaborasi antara Pemkab Kukar dan Lapas Tenggarong diharapkan dapat membangun kesinambungan antara pelatihan, kegiatan produksi, dan akses pemasaran.
Dengan begitu, warga binaan tidak hanya memperoleh keterampilan selama menjalani masa pidana, tetapi juga memiliki pengalaman serta peluang ekonomi sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat. (ani/adv/ara)



