Strategi Bupati Aulia Tingkatkan PAD Lewat Saham dan Konsesi SDA

intuisi

25 Okt 2026 10:53 WITA

AULIA
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co– Optimalisasi kekayaan alam menjadi salah satu langkah yang disiapkan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejumlah strategi mulai dirancang, mulai dari memperjuangkan kepemilikan saham pada perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit hingga mengusulkan konsesi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan alokasi gas bumi.

Upaya tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar terhadap dana transfer pemerintah pusat. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam besar, Kukar dinilai perlu memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas dari aktivitas industri yang berlangsung di wilayahnya.

“Komunikasi dan diplomasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar daerah penghasil memiliki ruang lebih besar dalam mengelola potensi ekonominya,” terang Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Minggu (25/10/2026).

Penguatan pendapatan daerah diharapkan dapat memperluas kemampuan pemerintah kabupaten dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah pemberian porsi kepemilikan saham atau participating interest kepada pemerintah daerah pada perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit berskala besar yang beroperasi di Kukar.

Aulia mendorong pemerintah pusat membuka peluang regulasi yang memungkinkan daerah memperoleh kepemilikan saham sekitar 10 hingga 20 persen. Skema tersebut diharapkan dapat mengadopsi mekanisme yang selama ini diterapkan dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi (migas).

“Misalnya, kita diberi 10 sampai 20 persen dengan mekanisme yang sama seperti di migas, ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk warga masyarakat yang ada di tempat kita,” ujar Aulia.

Kepemilikan saham tersebut diharapkan memberikan kontribusi berupa dividen secara berkala terhadap pendapatan daerah. Artinya, Kukar tidak hanya mengandalkan penerimaan dari skema bagi hasil atau royalti, tetapi juga berpeluang menikmati keuntungan usaha dari perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi di wilayahnya.

Selain memperjuangkan porsi saham, Pemkab Kukar juga menyiapkan usulan penerbitan konsesi pertambangan dan perkebunan atas nama pemerintah daerah.

“Melalui skema tersebut, daerah diharapkan memiliki kesempatan untuk mengelola atau menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam,” lanjutnya.

Namun, realisasi usulan konsesi tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan penerbitan izin dan pengaturan pengelolaan sektor tersebut berada pada pemerintah pusat melalui kementerian teknis terkait. Karena itu, pengajuan akan dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai regulasi yang berlaku.

Aulia memandang penguatan kapasitas ekonomi daerah penghasil sebagai bagian penting dari kemajuan nasional. Menurutnya, kemampuan fiskal Indonesia tidak terlepas dari kontribusi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, termasuk wilayah di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

Di sektor energi, strategi peningkatan pendapatan dan pemanfaatan potensi lokal juga diarahkan pada pengajuan alokasi gas bumi dari perusahaan Eni. Jalur pipa distribusi gas yang melintasi kawasan Muara Badak dan Marangkayu menuju Bontang menjadi salah satu peluang yang ingin dimanfaatkan pemerintah daerah.

Pemkab Kukar mengusulkan agar sebagian aliran gas tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung kebutuhan fasilitas Compressed Natural Gas (CNG) yang direncanakan beroperasi di Kecamatan Marangkayu.

Pasokan gas lokal itu diproyeksikan mendukung pengembangan kawasan industri melalui ketersediaan energi yang lebih terjangkau bagi investor maupun pelaku usaha. Selain itu, pemanfaatannya juga diarahkan untuk membuka alternatif bahan bakar bagi nelayan agar biaya operasional armada penangkapan ikan dapat ditekan.

Pengembangan fasilitas CNG diharapkan tidak hanya memperkuat ketersediaan energi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Dengan demikian, potensi gas bumi yang selama ini mengalir melewati wilayah Kukar dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.

Berbagai usulan tersebut menjadi bagian dari upaya Aulia mendorong kemandirian fiskal Kukar. Pemerintah daerah ingin memastikan kekayaan alam yang tersedia dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Optimalisasi potensi SDA perlu dilakukan agar manfaat kegiatan pertambangan, perkebunan, dan industri energi tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha,” jelas Aulia.

Menurutnya, daerah tempat kegiatan tersebut berlangsung juga diharapkan memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan.

Ia pun mengaitkan cita-cita tersebut dengan nilai filosofis yang terkandung dalam Mars Kutai Kartanegara. Menurutnya, kekayaan alam yang dimiliki daerah merupakan modal penting untuk membangun Kukar menjadi wilayah yang kuat secara ekonomi dan mampu menyejahterakan warganya.

“Kita merasa bahwa tanah Kutai adalah tanah yang bertuah. Kita ingin Kutai Kartanegara menjadi daerah yang jagau, yang kuat, dan bisa menyejahterakan warga masyarakatnya,” tutup Aulia. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!