Satpol PP dan Kejari Kukar Perkuat Sinergi untuk Tekan Pelanggaran dan Tindak Pidana

intuisi

25 Okt 2026 13:02 WITA

Satpol
Kepala Satpol PP Kukar, Arfan Boma Pratama. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co–Penguatan penegakan hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk perangkat daerah yang memiliki kewenangan menjaga ketertiban umum.

Atas dasar itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kukar memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk mendukung upaya penanganan tindak pidana dan menjaga keamanan masyarakat.

Komitmen kerja sama tersebut terlihat dalam kehadiran Kepala Satpol PP Kukar, Arfan Boma Pratama, pada kegiatan pemusnahan dan pengembalian barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht di Kantor Kejari Kukar. Kegiatan itu menjadi bagian dari pelaksanaan putusan hukum sekaligus menunjukkan hasil penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

Sejumlah barang bukti dari berbagai perkara dimusnahkan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya barang bukti narkotika dan senjata tajam yang sebelumnya diamankan dalam proses penindakan. Pemusnahan dilakukan setelah perkara memperoleh putusan hukum tetap sehingga barang bukti tidak lagi digunakan untuk kepentingan lain.

Arfan mengapresiasi langkah Kejari Kukar dalam menuntaskan perkara pidana. Ia menyebut Satpol PP siap mendukung pelaksanaan tugas dan mandat kejaksaan, terutama dalam upaya menjaga ketertiban serta menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

“Kami sendiri dari Satpol PP, selain memberikan apresiasi, juga siap untuk mendukung seluruh mandat dari Kejari,” ujar Arfan Boma dengan nada optimistis, Minggu (25/10/2026).

Sinergi kedua instansi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Satpol PP Kukar membuka peluang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan bersama Kejari, termasuk mendukung penindakan di lapangan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Selama ini, Satpol PP memiliki peran dalam penegakan peraturan daerah (Perda), penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Kapasitas tersebut dinilai dapat menjadi dukungan bagi kegiatan lintas instansi yang berkaitan dengan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban.

Kerja sama juga berpeluang diarahkan pada penanganan berbagai bentuk penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Melalui koordinasi yang lebih intensif, kedua lembaga dapat menyelaraskan langkah ketika menemukan persoalan yang membutuhkan keterlibatan aparat dari instansi berbeda.

Rencana operasi gabungan menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan. Pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan pembagian tugas, prosedur, serta kewenangan masing-masing lembaga agar setiap tindakan di lapangan berjalan sesuai ketentuan.

Arfan berharap komunikasi antara Satpol PP dan Kejari Kukar dapat terus terjalin dalam berbagai agenda ke depan. Dengan koordinasi tersebut, dukungan antarlembaga diharapkan semakin efektif, baik dalam menjaga ketertiban umum maupun membantu pelaksanaan tugas penegakan hukum.

“Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan-kegiatan yang berbeda, yang lainnya, kita bisa bersinergi,” tutur Arfan.

Perkuat Ketertiban dan Keamanan Daerah

Kolaborasi antara Satpol PP dan Kejari menjadi salah satu upaya memperkuat penanganan persoalan hukum dan ketertiban di Kukar. Keterlibatan kedua instansi dengan fungsi berbeda diharapkan dapat membangun koordinasi yang lebih terarah dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan.

Bagi masyarakat, kerja sama tersebut diharapkan berdampak pada meningkatnya rasa aman serta kepastian bahwa pelanggaran hukum dan gangguan ketertiban ditangani melalui mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, penegakan hukum tetap membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Dukungan masyarakat dalam menjaga lingkungan, melaporkan gangguan keamanan, serta menaati peraturan menjadi bagian penting untuk menciptakan kondisi daerah yang tertib.

“Satpol PP Kukar dan Kejari Kukar pun diharapkan dapat menjaga kesinambungan komunikasi dan kerja sama,” pintanya.

Melalui langkah yang terkoordinasi, upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran hukum dapat berjalan lebih optimal. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!