
Tenggarong, intuisi.co– Rencana menghidupkan kembali kawasan wisata Pulau Kumala, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memasuki tahap yang membutuhkan percepatan. Salah satu fasilitas yang disiapkan untuk menarik kunjungan wisatawan adalah Waterboom, yang ditargetkan dapat beroperasi dan dinikmati masyarakat pada libur Lebaran 2027.
Wahana rekreasi air tersebut diharapkan menjadi daya tarik tambahan bagi Pulau Kumala. Kehadirannya juga diproyeksikan memperkaya pilihan wisata keluarga, sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dari dalam maupun luar daerah.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menyatakan pemerintah daerah berupaya agar pembangunan fasilitas itu dapat diselesaikan sesuai target. Ia berharap masyarakat sudah bisa menggunakan wahana tersebut ketika memasuki masa libur Lebaran tahun depan.
“Harusnya kemarin sama Pak Bupati, liburan Lebaran tahun 2027 itu kita sudah bisa nikmati,” ujar Rendi saat memberikan keterangan mengenai target penyelesaian proyek tersebut, Rabu (4/11/2026).
Meski demikian, target pengoperasian tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan berkaitan dengan administrasi proyek, terutama penandatanganan kontrak kerja dengan penyedia jasa.
Pemkab Kukar sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk pekerjaan Waterboom. Proses lelang juga telah dilaksanakan hingga menghasilkan penyedia jasa terpilih. Namun, pekerjaan fisik belum dapat dimulai karena kontrak pelaksanaan belum dituntaskan oleh dinas teknis terkait.
“Uangnya ada, sudah dilelang, tinggal kontrak. Kontraknya tidak dibuatkan,” ungkap Rendi menyoroti tertundanya proses administratif tersebut.
Kontrak dan Perbaikan Bangunan Jadi Perhatian
“Pemkab Kukar segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mencari jalan keluar atas hambatan tersebut,” papar Rendi. Penyelesaian kontrak menjadi langkah penting agar penyedia jasa dapat segera memulai pekerjaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.
Percepatan administrasi diperlukan agar waktu pengerjaan tidak semakin terpangkas. Sebab, target pengoperasian pada Lebaran 2027 membutuhkan penyelesaian pekerjaan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan.
“Persoalan lain juga ditemukan saat dilakukan pemantauan terhadap kondisi fisik bangunan Waterboom. Tim di lapangan mendapati adanya rembesan dan kebocoran pada beberapa bagian fasilitas,” tambahnya.
Meski tingkat kebocoran disebut relatif kecil dan tidak berdampak pada struktur utama bangunan, perbaikan tetap harus dilakukan sebelum wahana dibuka untuk masyarakat. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh bagian fasilitas berada dalam kondisi layak, sehingga keamanan dan kenyamanan pengunjung dapat terjaga.
Temuan tersebut menjadi bagian dari pekerjaan yang perlu diperhatikan sebelum Waterboom dinyatakan siap beroperasi. Dengan demikian, penyelesaian proyek tidak hanya mengejar target waktu, tetapi juga memastikan kualitas fasilitas yang akan digunakan masyarakat.
Terkait kemungkinan penambahan anggaran pada tahun berikutnya, Rendi menyebut opsi tersebut belum menjadi prioritas. Pemkab Kukar ingin memaksimalkan terlebih dahulu dana Rp2,5 miliar yang sudah dialokasikan dan hingga kini belum dimanfaatkan untuk pekerjaan fisik.
“Harusnya ada, gimana mau ditambahin, ini aja belum dipakai,” tegasnya.
Di luar penyelesaian konstruksi, pemerintah daerah juga mulai memikirkan pola pengelolaan Waterboom setelah fasilitas tersebut beroperasi. Pengelolaan direncanakan berada dalam satu kendali agar operasional wahana dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Ada dua opsi yang tengah dipertimbangkan, yakni menyerahkan pengelolaan kepada perusahaan khusus atau mengintegrasikannya dengan manajemen kawasan Pulau Kumala. Skema tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan fasilitas secara profesional, termasuk dalam pemeliharaan dan pelayanan kepada pengunjung.
Penyelesaian Waterboom juga menjadi bagian dari evaluasi Pemkab Kukar terhadap pemanfaatan aset daerah. Sejumlah bangunan dan fasilitas milik pemerintah yang belum berfungsi secara optimal dinilai perlu ditata kembali agar dapat memberikan manfaat lebih besar.
Melalui pengembangan kawasan Pulau Kumala, pemerintah daerah berharap aset wisata tersebut tidak hanya kembali ramai dikunjungi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pencapaian target tersebut tetap bergantung pada percepatan administrasi, penyelesaian pekerjaan fisik, serta penentuan pola pengelolaan setelah wahana siap digunakan. (ani/adv/ara)



