
Tenggarong, intuisi.co– Peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan program pembangunan menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Untuk memperkuat kinerja organisasi, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri melakukan rotasi dan pelantikan terhadap 35 pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026). Pergeseran jabatan tersebut mencakup sejumlah tingkatan struktural, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pejabat pengawas.
Dari total 35 pejabat yang dilantik, sebanyak tiga orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), empat pejabat administrator, dan 28 pejabat pengawas. Perubahan susunan pejabat ini menjadi bagian dari penyesuaian organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Aulia meminta seluruh pejabat yang baru menerima amanah segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab masing-masing. Ia mengingatkan agar proses adaptasi tidak berlangsung terlalu lama sehingga pelaksanaan program di setiap perangkat daerah tetap berjalan.
Menurutnya, jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh komitmen. Para pejabat juga diminta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, baik dengan pimpinan maupun seluruh jajaran di lingkungan kerja masing-masing.
“Jangan terlalu lama untuk beradaptasi. Kita harus bisa segera melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan yang diberikan. Bangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran agar setiap program dapat berjalan optimal,” ujar Aulia.
Ia menilai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menuntut birokrasi bekerja lebih responsif. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta segera memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sekaligus mengidentifikasi berbagai pekerjaan yang harus dituntaskan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepuasan Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi
Selain mendorong percepatan kinerja, Aulia turut menyoroti hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan survei yang disampaikan dalam pelantikan tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap Pemkab Kukar tercatat sebesar 64 persen.
“Angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah,” tegas Aulia. Ia mengingatkan bahwa penilaian masyarakat tidak hanya ditujukan kepada kepala daerah, tetapi juga mencerminkan kinerja seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah komunikasi publik. Aulia menilai masih terdapat program pemerintah maupun berbagai kendala pelaksanaan kegiatan yang belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.
Padahal, informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan diperlukan agar masyarakat memahami langkah yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Termasuk ketika terdapat penyesuaian kegiatan akibat perubahan atau keterbatasan anggaran.
“Yang dinilai masyarakat bukan hanya Bupati secara pribadi, tetapi bagaimana seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja dan bertanggung jawab di lapangan. Itulah yang menjadi gambaran dan penilaian masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.
Memasuki tahapan persiapan pembangunan tahun mendatang, Aulia memberikan perhatian khusus terhadap penyusunan program kerja 2027. Seluruh OPD diminta segera merancang agenda kegiatan secara matang, terukur, serta selaras dengan arah kebijakan dan target pembangunan daerah.
Perencanaan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyusunan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pelaksanaan di lapangan. Dengan persiapan lebih awal, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan program secara lebih terarah.
Selain perencanaan, kepala daerah juga menginstruksikan seluruh OPD untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Setiap perangkat daerah diwajibkan memproduksi sekurang-kurangnya dua rilisan informasi atau berita mengenai kegiatan dan program kerja setiap pekan.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai aktivitas pemerintahan, capaian program, hingga berbagai kebijakan yang sedang dijalankan. Dengan komunikasi yang lebih aktif, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang jelas mengenai kinerja pemerintah daerah.
Aulia menegaskan, pencapaian target organisasi tidak dapat dibebankan hanya kepada pejabat tertentu. Seluruh posisi dalam struktur pemerintahan memiliki fungsi yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program.
“Tidak ada jabatan yang lebih penting ataupun kurang penting dalam sebuah organisasi pemerintahan. Setiap jabatan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik, semoga amanah ini membawa manfaat nyata bagi seluruh warga Kabupaten Kutai Kartanegara,” tutupnya.
Melalui rotasi 35 pejabat tersebut, Pemkab Kukar diharapkan dapat memperkuat koordinasi internal, memperbaiki kualitas pelayanan, serta meningkatkan keterbukaan informasi. Sejumlah arahan yang disampaikan dalam pelantikan juga menjadi bagian dari persiapan birokrasi menghadapi pelaksanaan program pembangunan pada 2027. (ani/adv/ara)



