Seno Aji Desak Pemprov Kaltim Perjuangkan Kedaulatan Sangasanga
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mendesak Pemprov Kaltim melobi pusat untuk memperkecil WKP di Sangasanga yang saat ini mencapai 80 persen.
Samarinda, intuisi.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengapresiasi Visi Kaltim Berdaulat 2023 yang diusung Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Kendati demikian, visi tersebut dianggap masih sangat bertolak belakang dengan kondisi yang ada di Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara.
Adapun Sangasanga merupakan kecamatan yang terletak di pesisir Kukar. Memiliki luas 233,4 kilometer persegi yang terbagi dalam lima kelurahan. Keberadaannya begitu sentral di provinsi ini karena merupakan salah satu penghasil minyak bumi di Kaltim. Kekayaan itulah yang akhirnya mengundang perusahaan migas beroperasi di kecamatan tersebut.
Di sisi lain, hal tersebut jadi keresahan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji. Pasalnya, aktivitas perusahaan migas di Sangasanga sudah begitu dominan. Bahkan menguasai lahan hingga 80 persen. “Kota juang Sangasanga itu 80 persen sudah menjadi WKP (wilayah kerja panas bumi) Pertamina,” ungkap Seno Aji yang juga wakil rakyat daerah pemilihan Kukar, dalam satu kesempatan di Kantor DPRD Kaltim belum lama ini.
Menurutnya, 80 persen lahan masuk WKP tersebut perlu jadi perhatian pemerintah daerah. Namun nyatanya, sampai saat ini belum ada diskusi atau perjuangan kepada Pertamina sebagai pengelola, maupun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, untuk memperkecil WKP tersebut.
“Banyak petani diusir, tak boleh bertani di kebun. Sementara banyak pemilik rumah belum memiliki sertifikat,” terang politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra tersebut.
Sangasanga Harus Berdaulat
Dengan situasi tersebut, Seno Aji pun menyorot status Kota Juang yang jadi julukan Sangasanga karena perjuangan masa kemerdekaan dulu, menjadi sangat tak relevan dengan kondisi terkini. Pemprov Kaltim diharap bisa menyeriusi persoalan ini. Sehingga Kota Juang Sangasanga pun bisa mewujudkan apa yang menjadi misi gubernur dan wakil gubernur Kaltim saat ini. Yaitu menjadi daerah yang berdaulat.
“Perizinan migas semoga bisa didorong ke pusat untuk setidaknya memperkecil WKP Pertamina. Sehingga Sangasanga bisa merasakan bagaimana artinya menjadi daerah berdaulat,” pungkasnya.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memastikan keresahan Seno Aji tersebut menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Meskipun diakui, untuk urusan tersebut, daerah masih sangat terbatas dengan kewenangan.
“Untuk persoalan di Sangasanga akan kami koordinasikan apa yang kira-kira bisa kita lakukan,” singkat Hadi Mulyadi. (*)
View this post on Instagram
