Samarinda, intuisi.co – Pernyataan Gubernur Kaltim, Isran Noor, menunda pembelajaran tatap muka di provinsi ini bukan hanya di mulut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kaltim telah diminta memperpanjang penerapan belajar online bagi sekolah-sekolah di Bumi Etam ini.
“Kami ini namanya anak buah, ikuti atasan saja. Jadi kembali ke daring (sekolah online) lagi,” ucap Kepala Disdikbud Kaltim, Anwar Sanusi, kepada intuisi.co, Rabu sore, 21 April 2021.
Isran Noor Tak Ambil Risiko
Anwar Sanusi pun menjelaskan jika permintaan Isran Noor didasari kondisi Kaltim yang masih berkutat pandemi covid-19. Sebagaimana per Rabu ini, Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim mencatat 67.214 kasus akumulasi positif virus corona di provinsi ini dengan total pasien sembuh 63.361 dan 1.978 masih menjalani perawatan maupun isolasi mandiri. Sedangkan 1.605 lainnya telah meninggal dunia.
“Beliau (Isran Noor) enggak mau ambil risiko dan saya sudah ketemu membahas itu (penundaan sekolah tatap muka),” imbuhnya.
Dengan sebaran kasus covid-19 saat ini, seluruh kabupaten/kota di Kaltim pun dinilai belum representatif menerapkan pembelajaran tatap muka. Terutama delapan daerah yang masih berstatus zona merah seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Berau, dan Penajam Paser Utara.
Dengan demikian, Sanusi memberi sinyalemen jika Kaltim tak akan mengadakan pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat. Termasuk seperti kebijakan pemerintah pusat memulai kembali pada Juli 2021. Soal itu, Sanusi menyebut jika penerapannya masih sebatas imbauan. Penerapannya di daerah, tetap berlaku sesuai situasi dan kondisi masing-masing.
“Ingat lho, kita masih zona merah. Jangan buru-buru. Nanti kalau dibuka, kemudian ada apa-apa, sampai salahkan saya,” celetuk Sanusi.
Adapun mengenai sejumlah sekolah yang telah memulai pembelajaran tatap muka sejak beberapa waktu lalu, Sanusi memastikan bakal kembali menerapkan belajar daring. Termasuk pelajar SMK yang sempat bersekolah mengikuti ujian praktik.
“Kebijakan (tunda sekolah tatap muka terbatas provinsi) ini tak menyeluruh, tapi demi kebaikan bersama sebaiknya SD/SMP mengikuti (permintaan gubernur). Idealnya begitu,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
