Samarinda, intuisi.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, kembali jadi sorotan publik. Bukan karena komentar absurd atau aksi nyentrik pria berambut putih itu. Namun, gara-gara pernyataan di Jakarta menyebut seorang gubernur di Kalimantan berlagak presiden.
Statement itu dikemukakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Diungkapkannya secara terbuka dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi. Digelar di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara ini.
Salah satu isu dalam pertemuan tersebut adalah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Inpres tersebut mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Sedangkan di daerah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Namun, perlu kami sampaikan. mohon maaf Pak Presiden, belum semua bupati (kepala daerah) melakukan ini,” sebut Bahlil di podium acara.
“Kemarin saya sengaja bilang bahwa, mohon maaf, jangan sampai ada gubernur merasa seperti presiden. Ini bahaya. Karena presiden Indonesia hanya satu. Namanya Bapak Insinyur Joko Widodo,” sebutnya, seperti dilansir dari detik.com.
“Masih ada satu gubernur yang enggak mau kasih, yaitu di Kalimantan. Saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang: Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Enggak boleh ada gubernur merasa seperti presiden di negara ini,” jelasnya.
Pernyataan Bahlil di forum tersebut pun cukup memicu gejolak. Publik bertanya-tanya sosok gubernur dimaksud. Terdapat lima provinsi di Kalimantan. Kalimantan Barat (Kalbar) dipimpin Gubernur Sutarmidji. Sedangkan Kalimantan Selatan (Kalsel) dipimpin Sahbirin Noor. Sugianto Sabran adalah gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng). Sementara Kaltim dipimpin Isran Noor dan Kalimantan Utara (Kaltara) dinakhodai Irianto Lambrie.
Rahasiakan Identitas
Siapakah dari kelima sosok tersebut yang dimaksud Bahlil? Dikonfirmasi detik.com selepas acara, Bahlil enggan menyebut spesifik. Menegaskan pernyataan itu turut didasari laporan para pimpinan organisasi perangkat daerah di salah satu provinsi.
“Saya kan rapat koordinasi terus dengan kepala-kepala dinas provinsi. Juga rapat terus dengan kepala-kepala dinas kabupaten. Saya mendengar dari mereka,” sebutnya.
Langkah Bahlil yang menutup identitas setelah pernyataan menghebohkan itu, tentu saja membuat publik berspekulasi. Yang paling deras, mengarah ke Gubernur Kaltim, Isran Noor.
Isran memang terkenal nyentrik dan blakblakan. Ia pernah begitu disorot lantaran tak menjalankan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 133/TPA Tahun 2018 yang dikeluarkan 2 November 2018. Isi keppres menetapkan Abdullah Sani sebagai sekretaris provinsi Kaltim. Hingga kini, jabatan tersebut ditugaskan kepada Muhammad Sabani sebagai pelaksana tugas. Sedangkan Sani dipertahankan sebagai kepala DPMPTSP Kaltim.
Dengan spekulasi perihal pernyataan kepala BKPM yang mengarah kepada dirinya, Isran Noor pun memberikan klarifikasi. Seperti dilansir dari laman bizlaw.id, Isran membantah statement Bahlil Lahadalia ditujukan kepada dirinya.
“Itu gorengan media. Saya tidak tahu ada statement itu. Tapi saya yakin itu dikutip sepotong-sepotong. Tidak utuh,” ujar Isran pada Rabu malam, 19 Februari 2020.
“Janganlah media membentur-benturkan. Setiap daerah pasti mengikuti arahan pusat. Soal investasi atau apapun. Apalagi soal ibu kota baru,” pungkasnya. (*)
