Abd Rahman Wahid Dorong Penerapan Pengarusutamaan Gender di OPD PPU

Penajam, intuisi.co –  Dalam sebuah pernyataan yang menggemakan semangat kesetaraan, Abd Rahman Wahid, seorang anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) dari Partai Gerindra, menekankan urgensi pengarusutamaan gender (PUG) dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pandangannya, penerapan PUG bukan sekadar sebuah langkah, melainkan merupakan komitmen yang mendasar untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara bagi semua pihak.

“PUG bukan sekadar isu, tetapi sebuah komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara bagi semua. Ini bukan hanya tanggung jawab wanita, tetapi tanggung jawab bersama untuk mencapai kesetaraan,” tegasnya dengan penuh keyakinan. Melalui pernyataan ini, Abd Rahman mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa kesetaraan gender adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya beban yang dipikul oleh perempuan.

Dalam diskusinya, Abd Rahman Wahid menguraikan lebih lanjut pentingnya mengintegrasikan prinsip PUG dalam setiap aspek kebijakan dan kegiatan di OPD. “Kita perlu memastikan bahwa prinsip PUG tidak hanya menjadi slogan, tetapi tercermin dalam tindakan nyata dan kebijakan di OPD. Ini bukan hanya mengenai jumlah perempuan di dalam organisasi, tetapi juga bagaimana kita menciptakan ruang yang mendukung kemajuan mereka,” jelasnya. Dengan pernyataan tersebut, ia menggarisbawahi bahwa kesetaraan gender bukan hanya sekadar angka, tetapi juga bagaimana setiap individu, terutama perempuan, dapat meraih potensi mereka dalam suasana yang mendukung.

Tak hanya berhenti di situ, Abd Rahman juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan pemahaman staf OPD tentang PUG. Ia mengusulkan pelaksanaan program-program yang fokus pada kesetaraan gender, seperti pelatihan kesadaran gender dan workshop mengenai kebijakan PUG. “Pendidikan dan pelatihan adalah kunci untuk mengubah pola pikir dan perilaku. Kita perlu mengadakan program-program yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang PUG agar staf OPD dapat secara aktif menerapkan prinsip kesetaraan dalam setiap tindakan mereka,” paparnya.

Dalam konteks implementasi PUG, Abd Rahman Wahid menyoroti pentingnya kolaborasi antara OPD dan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi perempuan dan lembaga advokasi gender. “Kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal yang memiliki keahlian dalam PUG dapat menjadi langkah yang strategis. Mereka dapat memberikan pandangan dan dukungan yang berharga dalam memastikan kesetaraan gender di OPD menjadi kenyataan,” tutupnya. Melalui penekanan ini, Abd Rahman berharap agar langkah-langkah nyata diambil untuk mewujudkan kesetaraan gender yang berkelanjutan dalam setiap aspek pelayanan publik. (adv)